6.745 Wajib Pajak Masuk Daftar Pengawasan, Mayoritas Usaha Mamin

"Sebagai tindak lanjut pengawasan oleh pemda, telah diberikan persetujuan izin pembukaan data perpajakan oleh menteri keuangan terhadap wajib pajak dalam DSPB tersebut," tulis DJP dalam siaran pers, dikutip pada Jumat (16/9/2022).

Selain itu, pengawasan bersama juga dilakukan terhadap wajib pajak pedagang besar dan eceran (14%); real estate dan konstruksi (4%); serta kebudayan, hiburan, dan rekreasi (3%). Pengawasan bersama ini telah dilakukan oleh DJP bersama 152 pemda.

Pengawasan bersama antara DJP dan pemda didukung oleh pertukaran data-data penting seperti data kepemilikan, omzet, IMB, dan izin-izin lainnya. DJP juga memberikan data perpajakan ke pemda untuk pengawasan oleh otoritas pajak daerah.

Tak hanya melaksanakan pertukaran data dan pengawasan bersama, kerja sama tersebut juga memungkinkan DJP memberikan bimbingan teknis kepada pemda guna meningkatkan kapasitas petugas pajak di daerah.

DJP tercatat telah melaksanakan bimbingan teknis pengawasan dan pemeriksaan kepada 18 pemda. Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) juga telah menggelar diklat penagihan oleh juru sita dari 21 pemda.

Dengan ditandatanganinya kerja sama optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah oleh DJP, DJPK, dan 86 pemda pada 16 September 2022, sebanyak 254 pemda kini turut serta dalam kerja sama pertukaran data dan pengawasan bersama.

Secara lebih terperinci, DJP dan DJPK menyepakati kerja sama dengan 7 pemda pada 2019, dengan 78 pemda pada 2020, dan dengan 83 pemda pada 2021. (rig)