Ada Pajak Minimum, Pemerintah Janji Tetap Beri Dukungan bagi Investor

"Vietnam akan memberikan garis waktu untuk menerapkan pajak minimum global berdasarkan pembelajaran dari pengalaman internasional, serta memastikan hal itu sesuai dengan situasi negara ini," katanya dalam pertemuan dengan investor, dikutip pada Kamis (27/4/2023).

Chinh mengatakan pemerintah memahami kekhawatiran investor mengenai dampak kesepakatan pajak minimum global terhadap daya saing investasi di Vietnam. Sebagaimana terjadi di negara berkembang lain, Vietnam juga menggunakan insentif pajak, termasuk tarif pajak preferensial, untuk menarik investasi asing.

Dalam pertemuan dengan Chinh, berbagai asosiasi pengusaha menyampaikan pandangannya mengenai rencana implementasi pajak minimum global. Pengusaha asing juga meminta pemerintah menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi risiko pelemahan daya saing investasi.

Ketua bersama Forum Bisnis Vietnam (VBF) Nitin Kapoor menyebut pemerintah harus melihat dampak pajak minimum terhadap kepentingan investor dan lingkungan bisnis. Dalam hal ini, serangkaian kebijakan harus disiapkan untuk memastikan kepentingan bisnis dapat terakomodasi.

Menurutnya, pengusaha sangat berharap pemerintah dapat memberikan stimulus lain untuk mengompensasi insentif pajak yang kemungkinan bakal dikurangi akibat penerapan pajak minimum global.

Ada pula usulan agar Vietnam menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil sehingga mudah diprediksi. Pemerintah pun dapat mengevaluasi kembali paket dukungan untuk bisnis dan menyediakan pengganti yang bisa membantu bisnis mempertahankan investasinya di negara tersebut.

Sementara itu, Ketua EuroCham Gabor Fluit menilai Vietnam membutuhkan keputusan, inovasi, dan terobosan yang berani untuk mempertahankan momentum pertumbuhannya.

"Pemerintah harus memberikan dukungan kebijakan yang tepat dan kompetitif untuk menarik investasi," ujarnya dilansir vnexpress.net.

Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) rencananya akan diimplementasikan sebagai common approach mulai tahun depan. Pada Pilar 2, negara-negara Inclusive Framework telah menyepakati pajak minimum global sebesar 15%.

Mengingat Pilar 2 adalah common approach, setiap yurisdiksi perlu mengadopsi rezim pajak tersebut tanpa perlu menunggu adanya multilateral instrument (MLI) dan sejenisnya. Apabila tarif pajak efektif perusahaan multinasional pada suatu yurisdiksi tak mencapai 15%, top-up tax berhak dikenakan oleh yurisdiksi tempat korporasi multinasional bermarkas.

Pengenaan top-up tax dilakukan didasarkan pada income inclusion rule (IIR). Pajak minimum global ini hanya akan berlaku atas perusahaan multinasional dengan pendapatan di atas EUR750 juta. (sap)