Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Akhir Februari 2021, Utang Luar Negeri Indonesia Capai Rp6.166 Triliun

A+
A-
1
A+
A-
1
Akhir Februari 2021, Utang Luar Negeri Indonesia Capai Rp6.166 Triliun

Gedung Bank Indonesia. (foto: Antara)

JAKARTA, DDTCNews – Otoritas moneter, Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Februari 2021 sejumlah US$422,6 miliar atau setara dengan Rp6.166 triliun, tumbuh 4% dari periode yang sama tahun lalu.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan pertumbuhan ULN pada Februari 2021 lebih tinggi ketimbang pertumbuhan Januari 2021 sebesar 2,7%. Meski demikian, kinerja utang luar negeri Indonesia tetaplah terkendali.

"Peningkatan pertumbuhan ULN tersebut didorong oleh ULN pemerintah dan ULN swasta," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (16/4/2021).

Baca Juga: Target Pajak Diperkirakan Tidak Tercapai, Shortfall Rp66,9 Triliun

Utang luar negeri pemerintah tercatat mencapai US$209,2 miliar naik 4,6% dari periode yang sama tahun lalu. Kenaikan utang didorong dari upaya penanganan dampak pandemi Covid-19, akselerasi program vaksinasi, dan perlindungan sosial.

Erwin menilai pemerintah memiliki strategi dalam mengoptimalkan sumber pembiayaan dari dalam negeri. Sementara itu, sumber-sumber pembiayaan pemerintah yang berasal dari luar negeri hanya sebagai pelengkap.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga lebih mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah-panjang, serta melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif untuk mengendalikan biaya dan risiko utang.

Baca Juga: APBN Defisit Rp77,3 Triliun pada Semester I/2024, Ini Kata Sri Mulyani

Saat ini, BI menilai pemerintah tetap mengelola utang luar negeri secara terukur dan berhati-hati guna mendukung belanja prioritas, antara lain sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib.

"Posisi ULN pemerintah tersebut relatif aman dan terkendali karena hampir seluruhnya merupakan ULN berjangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah," ujarnya.

Sementara itu, utang luar negeri swasta pada Februari 2021 sebesar US$210,5 miliar naik 3,4% dari periode yang sama tahun lalu. ULN swasta didominasi utang luar negeri jangka panjang dengan pangsa mencapai 78,0% terhadap total utang luar negeri swasta.

Baca Juga: Pegawai Dapat Uang untuk Sewa Kos dari Pemberi Kerja, Kena PPh 21?

Lebih lanjut, BI menilai struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat. Rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB tetap terjaga di kisaran 39,7%. Angka tersbeut relatif stabil ketimbang rasio pada bulan sebelumnya sebesar 39,6%.

"Guna menjaga ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," tutur Erwin. (rig)

Baca Juga: PT Perorangan Bisa Manfaatkan PPh Final 0,5 Persen selama 4 Tahun

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : utang luar negeri, bank indonesia, pemerintah pusat, pandemi corona, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Juli 2024 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Nama Pengurus Tak Masuk Akta Pendirian, Boleh Tanda Tangan SPT Badan?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Sistem INSW, Interaksi Pelaku Usaha dan Petugas Jadi Sederhana

Jum'at, 05 Juli 2024 | 10:30 WIB
UU BEA METERAI

Ini Jerat Hukum yang Menanti bagi Pembuat dan Penjual Meterai Palsu

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:00 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Pegawai Dapat Uang untuk Sewa Kos dari Pemberi Kerja, Kena PPh 21?