Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Atasi Defisit Transaksi Berjalan, Ini Permintaan Jokowi

A+
A-
1
A+
A-
1
Atasi Defisit Transaksi Berjalan, Ini Permintaan Jokowi

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Seskab Pramono Anung (kanan) menghadiri Indonesia Mining Association Award 2019 di Hotel Ritz Carlton Pacific Palace, SCBD, Jakarta, Rabu (20/11/2019). (Foto: Humas Setkab)

JAKARTA, DDTCNews—Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keyakinannya jika para pengusaha tambang mampu memproses barang tambangnya menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, maka defisit transaksi berjalan akan selesai hanya dalam tempo 3 tahun.

Presiden Jokowi mengatakan hilirisasi produk pertambangan itu memiliki multiplier effect yang besar, terutama dalam mengatasi defisit neraca berjalan (current account deficit) dan defisit perdagangan, yang sudah berpuluh tahun tidak bisa diselesaikan.

“Kemarin saya hitung-hitungan, kalau semuanya merujuk pada hilirisasi, saya yakin tidak ada 3 tahun, problem defisit perdagangan dan defisit transaksi berjalan, bisa diselesaikan,” kata Presiden saat memberikan sambutan dalam Indonesia Mining Association Award 2019 di Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Baca Juga: Terima LHP dari BPK, Jokowi Kembali Soroti Perizinan yang Masih Rumit

Presiden Jokowi mengakui ekspor dari dunia pertambangan memberikan kontribusi yang besar pada neraca perdagangan. Namun, ekspor itu juga memberikan ketergantungan yang begitu sangat besar bagi Indonesia. Apabila ekspor itu jatuh, dampaknya ke perekonomian juga besar.

Oleh sebab itu, Presiden mengajak pentingnya hilirisasi, memulai memproses barang tambang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi sehingga negara memiliki nilai tambah dan memiliki multiplier effect, termasuk penciptaan lapangan kerja yang itu dibutuhkan oleh masyarakat.

Presiden meyakini banyak sekali yang bisa dilakukan dalam hilirisasi yang akan memberikan nilai tambah. Ia mencontohkan batu bara, sekarang dengan teknologi bisa menjadi DME (dimethyl ether), lalu LPG (liquified petroleum gas) bisa menjadi petrochemical, metanol dan lain-lain.

Baca Juga: Jokowi Klaim IKN Bakal Dukung Sektor Pertanian Daerah Sekitarnya

“Kalau ini muncul, ngapain kita impor LPG, ngapain kita impor petrokimia yang sangat besar. Langsung hilang itu yang namanya current account deficit. Saya jamin hilang, enggak akan lebih dari 3 tahun, kalau tambah satu komoditas, katakanlah batu bara, rampung kita,” tegas Presiden.

Apabila masalah defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan bisa diselesaikan, menurut Presiden Jokowi, pemerintah tidak akan ketakutan dengan risiko stabilitas nilai tukar, apakah rupiah terhadap dolar AS atau dengan mata uang lain, rupiah akan tetap aman.

Dalam kesempatan itu, seperti dilansir laman resmi setkab.go.id, Presiden Jokowi juga mengingatkan Undang-Undang Minerba juga mengamanatkan ke sana sampai 2017, tetapi ada relaksasi menjadi tahun 2022. Kepala Negara mengajak semuanya untuk bersiap diri menuju ke sana.

Baca Juga: Jokowi Bentuk Satgas Untuk Berantas Judi Online, Begini Perinciannya

Menurut Presiden, dirinya sudah memaksa BUMN untuk masuk ke arah hilirisasi tersebut dan sudah dimulai di Kalimantan Barat. Untuk yang swasta, Presiden mengajak yang memiliki tambang untuk ikut membangun industrinya.

Copper juga sama, turunannya bisa 15 kali dan asam sulfatnya bisa dipakai untuk selain dari sisi turunan nikel, juga bisa dipakai campuran untuk lithium baterai, sehingga mendukung desain strategi besar ke depan yang kita ingin membangun mobil listrik,” kata Presiden. (Bsi)

Baca Juga: Jokowi Minta Energi Hijau di IKN Dioptimalkan, Ada Insentif Pajaknya

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : defisit transaksi berjalan, presiden jokowi, hilirisasi tambang

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 02 Februari 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Guyur Banyak Bansos, Jokowi Klaim Tak Ada Motif Politik

Minggu, 31 Desember 2023 | 10:30 WIB
PEMILU 2024

Ditagih Soal Tukin Pegawai KPU, Presiden Jokowi Bilang Begini

Senin, 11 Desember 2023 | 16:00 WIB
APBN 2023

Jokowi Minta Realisasi Belanja 2023 Tembus 95 Persen dari Pagu

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya