Aturan Ekspor-Impor Barang Kiriman Diubah, Sri Mulyani Berharap Ini

"PMK ini diharapkan akan memberikan kepastian hukum dan sekaligus aturan yang jelas terkait ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor dan ekspor barang-barang kiriman," katanya, dikutip pada Sabtu (4/11/2023).

Sri Mulyani menerbitkan PMK 96/2023 s.t.d.d PMK 111/2023 sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengendalikan impor barang konsumsi, terutama yang harganya murah, karena dapat mengganggu keberlangsungan industri dalam negeri. Kebijakan ini mulai berlaku pada 17 November 2023.

Terdapat 6 pokok pengaturan dalam PMK 96/2023 s.t.d.d PMK 111/2023. Pertama, skema kemitraan antara penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) dan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), yang semula bersifat sukarela kini menjadi mandatory.

PPMSE wajib bermitra dengan DJBC apabila transaksi impornya mencapai lebih dari 1.000 kiriman. Dengan kemitraan, PPMSE harus melakukan pertukaran data katalog elektronik (e-catalog) dan invoice elektronik (e-invoice) atas barang kiriman yang transaksinya melalui PPMSE.

Kedua, perlakuan PPMSE yang semula hanya sebagai sebagai mitra DJBC atau pihak ketiga, kini diperlakukan sebagai importir. Dengan ketentuan ini, PPMSE juga mempunyai kewajiban sebagaimana diatur di dalam UU kepabeanan.

Ketiga, penambahan daftar barang yang dikenai bea masuk dengan tarif umum (most favoured nation/MFN) apabila diimpor dengan mekanisme impor barang kiriman, dari 4 barang menjadi 9 barang. Barang yang dikenakan tarif MFN yakni tekstil dan produk tekstil, alas kaki/sepatu, tas, buku, sepeda motor, sepeda tidak bermotor, jam tangan, kosmetik, serta besi dan baja.

Keempat, penegasan mengenai consignment note (CN) sebagai pemberitahuan pabean yang elemen datanya juga bertambah. Pada PMK pun turut diatur perubahan atas kesalahan data serta pembatalan CN.

Kelima, sistem pemberitahuan pabean dan penetapan tarif/nilai pabean barang hasil perdagangan, yang semula bersifat official assessment kini menjadi self assessment.

Keenam, PMK turut mengatur ketentuan ekspor barang kiriman dari yang semula tidak diatur. Pengaturan ini diperlukan untuk mempermudah UMKM melakukan ekspor, termasuk mengajukan restitusi pajak. (sap)