Aturan P3B Bakal Direvisi, Pemerintah Minta Masukan Publik

"Tujuan konsultasi publik agar P3B Irlandia dapat menyesuaikan dengan rekomendasi OECD dan dinamika perpajakan internasional yang sedang berlangsung saat ini," tulis keterangan Depkeu dikutip Kamis (15/4/2021).

Saat ini, P3B tidak hanya sebagai alat memfasilitasi kegiatan ekonomi lintas yurisdiksi. Perjanjian pajak belakangan terus berkembang dan dijadikan instrumen melawan praktik penghindaran pajak yang dikenal dengan skema base erosion and profit shifting (BEPS).

Untuk itu, pemerintah ingin mendapatkan masukan untuk optimalisasi perjanjian pajak dalam konteks reformasi kebijakan perpajakan internasional yang sedang dilakukan OECD. Pemerintah juga melihat adanya peluang peningkatan ekonomi dengan negara berkembang melalui revisi P3B.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, otoritas berencana membuat dua skema P3B, yakni P3B yang berlaku terhadap negara berkembang dan P3B yang berlaku secara umum dengan negara mitra lainnya.

"Konsultasi publik memunculkan pertanyaan apakah perlu pemerintah melakukan pendekatan yang berbeda untuk P3B dengan negara berkembang," sebut Departemen Keuangan seperti dilansir mnetax.com.

Perubahan P3B dengan negara mitra juga bakal fokus pada isu seperti pembagian hak pemajakan. Pemerintah meminta masukan publik apakah perlu P3B Irlandia mengubah ketentuan hak pemajakan atas penghasilan yang berasal dari negara sumber.

"Kami ingin mendengar bagaimana P3B melayani seluruh aktor bisnis yang mungkin belum terlayani dengan baik saat ini. Masukan dalam konsultasi publik paling lambat disampaikan pada 7 Mei 2021," ujar Departemen Keuangan. (rig)