Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Senin, 22 Juli 2024 | 17:45 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:17 WIB
LITERATUR PAJAK
Jum'at, 19 Juli 2024 | 16:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Review
Kamis, 18 Juli 2024 | 18:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 14 Juli 2024 | 16:00 WIB
SURAT DARI KELAPA GADING
Minggu, 14 Juli 2024 | 10:00 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DITJEN PAJAK DWI ASTUTI:
Kamis, 11 Juli 2024 | 18:46 WIB
KONSULTASI PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Juli 2024 | 10:59 WIB
KURS PAJAK 17 JULI 2024 - 23 JULI 2024
Kamis, 11 Juli 2024 | 17:38 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 10 Juli 2024 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 10 JULI 2024 - 16 JULI 2024
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Fokus
Reportase

Pemerintah Korea Selatan Mulai Kurangi Besaran Diskon Pajak BBM

A+
A-
1
A+
A-
1
Pemerintah Korea Selatan Mulai Kurangi Besaran Diskon Pajak BBM

Ilustrasi.

SEOUL, DDTCNews – Pemerintah Korea Selatan memutuskan mengurangi fasilitas pemotongan tarif pajak BBM.

Menteri Keuangan Choi Sang Mok mengaakan besaran insentif tarif pajak BBM berkurang dari 25% menjadi 20% mulai bulan depan. Adapun potongan tarif pajak atas konsumsi diesel dan LPG juga dikurangi dari 37% menjadi 30%.

"Keberlanjutan dari kebijakan ini tergantung pada kondisi global, inflasi, sentimen konsumen, dan faktor-faktor lainnya," katanya, dikutip pada Minggu (23/6/2024).

Baca Juga: Coretax System Jadi Instrumen untuk Ciptakan Seamless Compliance

Akibat berkurangnya diskon pajak yang diberikan oleh pemerintah, lanjut menkeu, harga BBM bakal naik dari KRW615 menjadi KRW656 per liter. Adapun harga diesel akan naik dari KRW369 menjadi KRW407 per liter.

Meski besaran insentif dikurangi, Choi mengeklaim Korea Selatan merupakan salah satu dari segelintir negara yang tetap mempertahankan insentif pajak BBM. Menurutnya, banyak negara yang sudah mencabut kebijakan insentif tersebut.

"Sebagian besar negara yang melakukan pemotongan pajak BBM pada 2022 karena lonjakan harga minyak telah mengakhir skema tersebut pada bulan Maret 2024," ujarnya seperti dilansir yna.co.kr.

Baca Juga: 31 Layanan Pajak Bakal Bisa Diakses Pakai NIK, Dirjen Pajak Ungkap Ini

Sebagai informasi, Korea Selatan merupakan negara yang bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi energinya. Akibatnya, kenaikan harga minyak dunia memiliki peran besar dalam mendorong kenaikan inflasi di negara tersebut.

Namun, tekanan inflasi dalam beberapa bulan terakhir sedikit mereda akibat turunnya harga minyak global. Harga minyak global pada Juni 2024 mencapai US$80,66 per barel, turun dari harga pada April 2024 yang mencapai US$89,17 per barel.

Sejalan dengan hal tersebut, otoritas statistik Korea Selatan mencatat inflasi dalam 2 bulan terakhir mampu terjaga pada level di bawah 3% meski harga komoditas pertanian dan BBM masih tetap tinggi. (rig)

Baca Juga: Kumpulkan Data untuk Pemeriksaan, Petugas Pajak Tinjau Lokasi Tambang

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : korea selatan, pajak, pajak internasional, BBM, pajak bahan bakar, diskon pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 22 Juli 2024 | 15:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Calon Nasabah Tolak Due Diligence AEOI, Bank Tak Boleh Buka Rekening

Senin, 22 Juli 2024 | 14:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Laman Download e-Faktur 4.0 Tidak Bisa Dibuka? Coba Cara Ini

Senin, 22 Juli 2024 | 14:30 WIB
KPP PRATAMA POSO

Tindak Lanjuti SP2DK, Petugas Pajak Kunjungi Alamat Pengusaha

Senin, 22 Juli 2024 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

FP Masukan di Prepopulated e-Faktur 3.2 Perlu Diupload ke e-Faktur 4.0

berita pilihan

Selasa, 23 Juli 2024 | 13:25 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Coretax System Jadi Instrumen untuk Ciptakan Seamless Compliance

Selasa, 23 Juli 2024 | 13:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

31 Layanan Pajak Bakal Bisa Diakses Pakai NIK, Dirjen Pajak Ungkap Ini

Selasa, 23 Juli 2024 | 11:55 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

E-Faktur 4.0, Muncul ETAX-40001 dan ETAX-40002? Coba Cek Ini

Selasa, 23 Juli 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Kemenkeu Bakal Atur Earmarking Cukai Plastik dan Minuman Bergula

Selasa, 23 Juli 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

7 Tarif Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan oleh Pemkot Kediri

Selasa, 23 Juli 2024 | 10:44 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

UU PPSK Bisa Dukung Family Office, Sri Mulyani Singgung Trust Fund

Selasa, 23 Juli 2024 | 10:43 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ada e-Faktur 4.0, Simak Lagi Aturan Waktu Buat dan Upload Faktur Pajak

Selasa, 23 Juli 2024 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pakai e-Faktur 4.0, NPWP Lawan Transaksi Tak Otomatis Jadi 16 Digit