Bakal Ada Punishment bagi Pemda yang Tak Serius Tangani Anak Stunting

“Penangangan oleh pemerintah daerah dijadikan prioritas, jangan dinomorsekiankan, akibatnya tidak serius. Bagi daerah yang berhasil diberikan penghargaan, sementara yang tidak memenuhi target, agar diberi semacam punishment,” kata wapres, dikutip pada Rabu (20/3/2024).

Meski begitu, Ma'ruf tidak memerinci bagaimana mekanisme punishment yang diberikan kepada pemda yang dinilai tak serius tangani stunting.

Wapres mekinta kementerian dan lembaga yang tergabung dalam TPPS untuk mengevaluasi pelaksanaan penanganan stunting selama ini. Hasil evaluasi dimintanya rampung dalam dua pekan ke depan.

Di sisi lain, wapres menyoroti penggunaan dana desa yang menurutnya harus juga dioptimalkan untuk penanganan stunting. Dia pun meminta Kemendagri untuk berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk menindaklanjuti hal tersebut.

“Soal dana desa termasuk penggunaannya harus ada perubahan supaya masalah dana desa ke stunting untuk dioptimal. Mendagri dan Mendesa memprioritaskan agar dana desa buat stunting,” katanya.

Selanjutnya, wapres menginstruksikan kepada Pj. Gubernur Jawa Barat, Pj. Gubernur Jawa Tengah, Pj. Gubernur Jawa Timur, Pj. Gubernur Sumatera Utara, dan Pj. Gubernur Banten untuk memastikan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di daerah masing-masing.

“Pastikan semua pihak, termasuk dari lembaga nonpemerintah seperti dunia usaha, akademisi, lembaga keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat, untuk bergotong royong dalam percepatan penurunan stunting,” katanya. (sap)