Banyak Fraud, Uni Eropa Ingin Ubah Ketentuan PPN

"Kami meminta pandangan stakeholder mengenai kesesuaian sistem PPN yang ada saat ini dengan era digital dan bagaimana teknologi seharusnya digunakan untuk memerangi fraud PPN dan memberikan manfaat bagi dunia usaha," tulis Komisi Eropa di laman resminya, dikutip Senin (24/1/2022).

Perlu diketahui, PPN adalah sumber utama dari penerimaan negara-negara anggota Uni Eropa. Nilai PPN yang terkumpul setiap tahun setara dengan 7% dari PDB.

Pada 2019, nilai PPN yang dikumpulkan oleh 27 negara Uni eropa mencapai lebih dari EUR1 triliun. Meski demikian, terdapat kehilangan penerimaan PPN senilai EUR134 miliar atau Rp2.174 triliun akibat fraud.

Secara lebih terperinci, senilai EUR40 miliar hingga EUR60 miliar tak berhasil dipungut akibat missing trader intracommunity (MTIC) fraud. Melalui skema MTIC, pengemplang pajak menjual barang dan mengenakan PPN atas barang yang dijual tetapi tidak menyetorkannya kepada otoritas pajak yurisdiksi terkait.

Untuk memperbaiki masalah fraud sekaligus memberikan kemudahan kepada wajib pajak Komisi Eropa berencana mewajibkan e-invoicing dan digital reporting, menetapkan ketentuan PPN khusus atas transaksi melalui platform digital, dan registrasi tunggal pemungut PPN (single VAT registration).

E-invoicing dan digital reporting diharapkan dapat meningkatkan kinerja setiap otoritas pajak dalam melakukan penegakan hukum atas fraud sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

Melalui ketentuan PPN khusus atas transaksi melalui platform, platform diharapkan dapat mengambil peran aktif dalam memungut PPN. Aturan ini diharapkan dapat menciptakan level playing field antara pelaku usaha konvensional dan pelaku usaha yang menjalankan usahanya melalui platform.

Terakhir, single VAT registration diharapkan dapat menurunkan biaya kepatuhan para pemungut PPN. (sap)