Begini Ketentuan PPN atas Penyerahan Barang Sampel secara Gratis

“Pemberian cuma-cuma adalah pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, seperti pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli,” bunyi memori penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf d UU PPN s.t.d.t.d UU HPP, dikutip pada Kamis (21/3/2024).

Selaras dengan itu, penjelasan Pasal 6 ayat (4) PP 44/2022 secara eksplisit menyebut contoh pemberian cuma-cuma adalah pemberian barang untuk promosi oleh suatu perusahaan kepada relasi bisnis atau pihak lain.

Kendati diberikan tanpa pembayaran, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PP 44/2022, pemberian cuma- cuma BKP merupakan penyerahan yang dikenakan PPN. Dengan demikian, pemberian sampel barang secara gratis kepada pelanggan tetap terutang PPN.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (5) PP 44/2022, ketentuan lebih lanjut mengenai batasan dan tata cara pengenaan PPN atas pemberian cuma-cuma akan diatur dengan PMK. Namun demikian, hingga saat ini, belum ada ketentuan teknis lebih lanjut yang mengatur PPN atas pemberian cuma-cuma.

Apabila merujuk pada ketentuan terdahulu, yaitu Pasal 2 PMK 75/2010 s.t.d.t.d PMK 121/2015, PPN atas pemberian cuma-cuma dihitung dengan dasar pengenaan pajak (DPP) nilai lain.

Nilai lain yang digunakan adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Adapun PPN terutang atas pemberian cuma-cuma tersebut harus dipungut dan dibayar sendiri oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang bersangkutan.

Sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) PP 44/2022, PKP harus membuat faktur pajak atas barang yang diberikan secara cuma-cuma. Faktur pajak tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan dalam PER-03/PJ/2022 s.t.d.d PER-11/PJ/2022 dan menggunakan kode transaksi 04.

Penggunaan kode transaksi 04 tersebut merujuk pada ketentuan dalam lampiran B PER- 03/PJ/2022. Lampiran B PER-03/PJ/2022 menyatakan bahwa kode transaksi 04 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang dasar pengenaan pajaknya menggunakan nilai lain.

Apabila sampel gratis tersebut diberikan kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir maka PKP dapat membuat faktur pajak seperti ketentuan pedagang eceran. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b PER-03/PJ/2022 s.t.d.d PER-11/PJ/2022.

Dengan demikian, faktur pajak atas barang sampel tersebut dapat berupa antara lain bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kuitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran sejenis lainnya. (rig)