Begini Strategi Pemprov Selesaikan Tunggakan Pajak Ribuan Kendaraan

"Meski angka tersebut hanya 2,71% dari total kendaraan yang berjumlah 375.152 unit, tetapi dari sisi keuangan daerah tentu harus tetap kita upayakan agar dapat menambah pendapatan," katanya, dikutip pada Rabu (17/1/2024).

Zainal menuturkan pemprov terus berupaya memperbaiki pelayanan agar kepatuhan wajib pajak terus membaik. Dia meyakini kepatuhan pajak akan meningkat apabila masyarakat dapat melaksanakan kewajibannya dengan mudah.

Pemprov telah membentuk sekretariat bersama tim pembina Samsat untuk memperkuat koordinasi pengelolaan pembayaran pajak kendaraan bermotor bermotor.

Di sisi lain, ia juga meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyediakan layanan yang mampu menarik wajib pajak melaksanakan kewajibannya.

Dia mengusulkan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online makin dimudahkan. Selain itu, ia juga meminta adanya layanan pengantaran STNK kepada masyarakat.

"Cukup lewat online membayar pajak melalui handphone. Setelah itu di-print-kan di Samsat STNK-nya dan diantarkan oleh petugas ke rumah warga," ujarnya.

Zainal menambahkan pajak kendaraan bermotor menjadi komponen penting dalam penerimaan pajak daerah. Menurutnya, uang pajak yang terkumpul bakal digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan daerah.

Pada 2023, realisasi penerimaan pajak daerah mencapai Rp716,8 miliar atau setara dengan 106,6% dari target Rp672,25 miliar. Dari realisasi penerimaan tersebut, Rp96,6 miliar di antaranya disumbang oleh pajak kendaraan bermotor.

Sebagai informasi, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada 2023 setara dengan 101,6% dari target Rp95 miliar. (rig)