Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Begini Tren dan Dampak Alternative Minimum Tax Di Berbagai Negara

A+
A-
6
A+
A-
6
Begini Tren dan Dampak Alternative Minimum Tax Di Berbagai Negara

ALTERNATIVE Minimum Tax (AMT) tengah menjadi opsi yang dipertimbangkan dalam upaya melawan praktik penghindaran pajak dengan cara menihilkan laba usaha.

Di satu sisi, kerugian usaha pada dasarnya dapat dipengaruhi kesalahan proyeksi, extraordinary market condition, atau business life cycle perusahaan tersebut yang memang baru mendapatkan break event point dalam jangka waktu panjang (Wright, 2001). Akan tetapi, pada dasarnya, tidak ada perusahaan yang ingin rugi terus-menerus.

Oleh karena itu, terdapat indikasi bahwa kerugian terus-menerus didasari motif mencari keuntungan pajak (tidak membayar pajak) dengan cara mengalihkan labanya ke perusahaan afiliasi yang berada di luar negeri. Simak ‘Sri Mulyani: Jumlah Wajib Pajak yang Lapor Rugi Terus 5 Tahun Naik’.

Baca Juga: Melihat Porsi Belanja Perpajakan di Negara Anggota ADB

Kerugian terus-menerus juga mencerminkan adanya suatu alokasi laba yang tidak adil antarperusahaan dalam satu grup. Tidak mengherankan jika kerugian secara terus-menerus merupakan salah satu indikasi kuat atas praktik pengalihan laba (United Nations, 2013).

Merespons kemungkinan tersebut, berbagai negara telah menerapkan AMT. Aslam dan Coelho (2021), dalam Working Paper yang berjudul A Firm Lower Bound: Characteristics and Impact of Corporate Minimum Taxation menyajikan tren hasil estimasi efektivitas kebijakan tersebut.

Publikasi terbitan International Monetary Fund (IMF) tersebut meneliti dampak AMT yang ternyata telah diterapkan sedikitnya di 50 negara seluruh dunia.

Baca Juga: World Bank Perkirakan Tax Gap Indonesia Capai 6%, Ini Faktor-Faktornya

Menariknya, Aslam dan Coelho menyebut AMT dapat saling melengkapi dengan Global Minimum Tax yang tengah menjadi bahasan konsensus global. AMT pada dasarnya “hanya” menyasar pada penghindaran pajak atas penghasilan yang berasal dari negara sumber penghasilan. Sementara itu, Global Minimum Tax dapat menargetkan penghindaran pajak atas penghasilan yang berasal dari luar negeri.

Terdapat tiga macam desain AMT yang diterapkan berbagai negara. Pertama, AMT yang menjadikan omzet sebagai basis pajak. Desain ini paling banyak diterapkan berbagai negara. Kedua, AMT yang menyasar pada nilai buku aset usaha sebagai basis pajak. Ketiga, restrukturisasi perhitungan penghasilan kena pajak (Modified-income Minimum Tax).

Secara umum, AMT diterapkan berbagai negara, baik berpenghasilan tinggi, menengah, maupun rendah. Adapun AMT yang berbasis pada omzet pada umumnya diterapkan negara berpenghasilan menengah ke bawah.

Baca Juga: Tahukah Anda, Karpet Pernah Kena Pajak Barang Mewah?

Sementara itu, AMT dengan model Modified-income Minimum Tax lebih banyak digunakan negara berpenghasilan tinggi. Hal ini kemungkinan dikarenakan penerapan model ini lebih rumit secara administrasi sehingga tidak menjadi preferensi negara berpenghasilan menengah ke bawah yang umumnya belum memiliki sistem administrasi yang mapan.


Estimasi Dampak AMT
ASLAM dan Coelho menemukan penerapan AMT di 50 negara diikuti dengan peningkatan rata-rata tarif efektif wajib pajak badan sebesar 1,6%. Artinya, ada sinyal penurunan perencanaan pajak yang agresif setelah diterapkannya AMT.

Baca Juga: Jasa Psikolog dan Psikiater Bebas PPN

Peningkatan tarif efektif rata-rata tersebut ternyata 1% lebih tinggi pada negara-negara yang menggunakan desain Modified-income Minimum Tax dibandingkan dengan rata-rata sampel dengan desain lainnya. Namun, hal tersebut dapat dikarenakan adanya perbedaan karakteristik negara yang menerapkan mengingat desain tersebut umumnya diterapkan di negara-negara berpenghasilan tinggi atau lebih maju.

Kemudian, hasil estimasi juga menunjukkan keberhasilan AMT dalam mendorong peningkatan pelaporan laba usaha. Dengan kata lain, AMT mengurangi insentif wajib pajak badan untuk melakukan underreporting laba usaha untuk tujuan pajak.

Dengan demikian, penelitian yang terbilang pionir ini menguatkan argumentasi efektivitas penerapan AMT untuk meningkatkan tarif efektif yang akhirnya dibebankan kepada wajib pajak badan.

Baca Juga: Sri Mulyani Beberkan Fokus Insentif Pajak 2025 untuk Dukung Ekonomi

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : narasi data, statistik penghindaran pajak, alternative minimum tax, AMT, kebijakan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 30 Maret 2024 | 09:00 WIB
FILIPINA

Menkeu Ini Sebut Tak Ada Pengenaan Jenis Pajak Baru Hingga 2028

Selasa, 19 Maret 2024 | 14:39 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Kenaikan PPN, Sri Mulyani Ikuti Fatsun Politik Pemerintahan Baru

Selasa, 19 Maret 2024 | 14:17 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Kenaikan PPN, DPR Sarankan Tunggu The Fed Turunkan Suku Bunga

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya