Bersama IPPAT, DJP Jatim II Minta Notaris Ikut Sosialisasikan PPS

“Para notaris mempunyai peran sangat penting, mengingat tugasnya yang sangat kental dengan dokumen yang terkait dengan harta/aset wajib pajak,” ujarnya dalam pertemuan tersebut, dikutip dari keterangan resmi, Senin (27/6/2022).

PPS, sambung Agustin, masih menjadi fokus DJP hingga 30 Juni 2022. Kerja sama dengan IPPAT diharapkan bisa terjadi karena data dan informasi atas harta/aset wajib pajak sangat penting dalam program tersebut.

Oleh karena itulah, dia mengajak para notaris untuk mengikuti PPS. Selain itu, Agustin juga meminta para notaris untuk memberikan informasi mengenai PPS kepada para kliennya. Harapannya, makin banyak yang mengikuti PPS mengingat waktu berlaku hanya tinggal sebentar lagi.

Ketua Pengurus Wilayah IPPAT Jawa Timur Isy Karimah Syakir menyambut baik adanya pertemuan itu. Dia juga mengundang pihak Kanwil DJP Jatim II menjadi narasumber edukasi PPS pada acara Pengukuhan Pengurus Daerah IPPAT Kabupaten Sidoarjo.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan dialog serta diskusi terkait dengan tugas-tugas IPPAT yang bersinggungan dengan perpajakan. Salah satunya adalah prosedur validasi Surat Setoran Pajak (SSP) atas penjualan tanah dan/atau bangunan yang dilaksanakan di kantor pelayanan pajak (KPP).

Kemudian, ada pula tata cara permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB), ketentuan perpajakan atas harta hibah, dan banyak pertanyaan teknis lainnya yang menyangkut perpajakan.

Tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Kanwil DJP Jawa Timur II bersinergi dengan IPPAT Jawa Timur untuk mengedukasi tentang PPS pada Pengukuhan Pengurus Daerah IPPAT di beberapa wilayah, seperti Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Lamongan.

Edukasi PPS juga akan dilaksanakan bersama IPPAT di Kabupaten lainnya di wilayah Kanwil DJP Jawa Timur II. Vita menambahkan Kanwil DJP Jawa Timur II akan terus mengingatkan wajib pajak menjelang penutupan PPS.

Tujuan program ini adalah memberi kesempatan bagi wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan. PPS ini merupakan kesempatan yang paling baik karena setelah ini tidak akan ada lagi pengampunan pajak.

Wajib pajak yang mengikuti PPS akan banyak mendapat manfaat, seperti terhindar dari pengenaan sanksi dan tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban 2016-2020, kecuali ditemukan harta kurang diungkap.

Kemudian, atas harta yang sudah diikutkan PPS tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana perpajakan terhadap wajib pajak. (kaw)