Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Dampak Kenaikan Tarif PPN Jadi 11%, Kemenkeu: Sesuai dengan Perkiraan

A+
A-
6
A+
A-
6
Dampak Kenaikan Tarif PPN Jadi 11%, Kemenkeu: Sesuai dengan Perkiraan

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan menilai dampak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% pada tahun ini sudah sesuai dengan yang diperkirakan.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan efek kenaikan tarif PPN misalnya tercermin dari tambahan penerimaan negara. Sejak berlaku pada April 2022 hingga 14 Desember 2022, kenaikan tarif PPN telah memberikan tambahan penerimaan senilai Rp53,57 triliun.

"Artinya memang sesuai dengan perkiraan kita, kurang lebih," katanya dalam Podcast Cermati, Kamis (29/12/2022).

Baca Juga: Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Yon mengatakan kenaikan tarif PPN telah diatur dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Beleid itu mengatur tarif PPN naik menjadi 11% dimulai 1 April 2022 dan kembali naik menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025.

Dia menjelaskan Indonesia memiliki ruang menaikkan tarif PPN mengingat tarif yang berlaku sebelumnya relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Di beberapa negara lain di dunia, tarif PPN biasanya dipatok sebesar 15%-18%.

Yon menyebut pemerintah semula memperkirakan kenaikan tarif PPN sebesar 1 poin persen akan berkontribusi menambah penerimaan senilai Rp6 hingga Rp7 triliun per bulan atau setidaknya Rp60 triliun dalam setahun. Menurutnya, tambahan penerimaan ini penting untuk meningkatkan penerimaan dan menyehatkan kembali APBN yang sempat tertekan akibat pandemi Covid-19.

Baca Juga: Kegiatan Membangun Sendiri Dilakukan Bertahap, Begini Aturan PPN-nya

Di sisi lain, lanjutnya, dampak kenaikan tarif PPN terhadap indeks harga konsumen juga tergolong minimal. Pada bulan-bulan awal kenaikan tarif PPN, dia menilai kenaikan inflasinya masih tergolong minimal.

Adapun semula, DJP dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) memperkirakan dampak kenaikan tarif PPN terhadap inflasi sebesar 0,4%.

"Sehingga kita merasa ini cukup manageable," ujarnya.

Baca Juga: Saat NIK-NPWP Diterapkan Penuh, DJP: WP Jangan Ada yang Tertinggal

Dia menjelaskan kenaikan tarif PPN memang bakal berdampak terhadap inflasi. Meski demikian, pemerintah juga berupaya untuk menjaga kebijakan tersebut tidak terlalu menekan masyarakat.

Dalam hal ini, pemerintah juga tetap memberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN terhadap barang dan jasa yang diperlukan masyarakat seperti sembako, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan.

Dalam podcast tersebut, Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Dian Anggraeni turut memberikan pandangan. Menurutnya, tingkat inflasi sepanjang tahun ini relatif terkendali.

Baca Juga: Pengesahan RUU PPN PMSE Jadi Prioritas Parlemen Filipina

Dia menilai kenaikan harga barang dan jasa lebih bersifat musiman, seperti ketika menjelang hari raya.

"Kita saksikan sekarang selama 8 bulan ini, lebih seru kalau sudah mendekati hari raya, harga barang bisa naik berkali-kali lipat. Tetapi kalau [kenaikan harga] karena PPN saya rasa tidak terlalu terasa," katanya. (sap)

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : UU HPP, tarif PPN, PPN, pajak pertambahan nilai, PPN 11%, Yon Arsal

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 28 Juni 2024 | 19:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Koreksi DPP PPN atas Harga Jual Polyester dan Nylon Film

Jum'at, 28 Juni 2024 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Padankan NIK-NPWP di Kantor Pajak, WP Perlu Bawa KTP, KK, dan Ponsel

Jum'at, 28 Juni 2024 | 13:30 WIB
KPP PRATAMA BADUNG UTARA

Petugas Pajak Sisir WP yang Lakukan Kegiatan Membangun Sendiri

Kamis, 27 Juni 2024 | 16:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN Turun, Sri Mulyani Sebut Konsumsi Masyarakat Tetap Positif

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya