Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Darmin: Kita Tidak Bisa Berpikir Politik Saja

A+
A-
2
A+
A-
2
Darmin: Kita Tidak Bisa Berpikir Politik Saja

Menko Perekonomian Darmin Nasution. 

JAKARTA, DDTCNews – Menko Perekonomian Darmin Nasution menegaskan berbagai kebijakan ekonomi tetap harus diambil bersamaan dengan momentum tahun politik. Langkah ini untuk memberikan solusi atas dinamika permasalahan yang terjadi.

Dikeluarkannya beberapa bidang usaha dari daftar negatif investasi (DNI) sehingga investasi asing bisa masuk 100%, diakuinya, memang berpotensi memunculkan polemik. Namun, langkah ini harus diambil untuk menarik investasi masuk di industri-industri yang dibutuhkan Indonesia.

“Kita tahu ini tahun politik, tapi kita tidak bisa berpikir politik saja. Kita perlu untuk melakukan apa yang perlu kita lakukan di bidang ekonomi, ya kita lakukan,” tutur Darmin dalam konferensi pers, Senin (19/11/2018).

Baca Juga: Soal Pemeriksaan Pajak di DJP, Darmin Nasution Harapkan Ini

Dia memaparkan dalam pohon industri Indonesia, banyak sekali bolongnya. Artinya, industri itu selalu diisi dengan langkah impor. Dengan demikian, ketergantungan impor akan terus meningkat jika tidak ada upaya untuk membangun industri di Tanah Air.

Ketergantungan impor ini pada gilirannya akan semakin menekan neraca transaksi berjalan. Padahal, pemerintah tengah berupaya menstabilkan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD). Apalagi, dalam beberapa waktu terakhir, terjadi pelebaran CAD.

CAD pada kuartal III/2018 senilai US$8,8 miliar atau sekitar 3,37% terhadap PDB. Angka ini sekaligus mencatatkan pelebaran dari capaian kuartal II/2018 senilai US$8,0 miliar atau sekitar 3,02% PDB. Secara kumulatif, CAD hingga kuartal III tahun ini sebesar 2,86% PDB.

Baca Juga: Saran Darmin Nasution, RUU KUP Diubah Jadi RUU Konsolidasi Perpajakan

Berbagai kebijakan yang diluncurkan dalam paket kebijakan ekonomi XVI, menurutnya, dilakukan untuk mengatasi cukup merepotkannya CAD. Meskipun masih dalam batas aman, upaya untuk mengatasi CAD tetap harus diambil sejak dini.

Darmin mengakui berbagai kebijakan, termasuk relaksasi DNI, memang tidak akan secara langsung dan drastis menurunkan CAD. Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan ini akan terasa secara bertahap. (kaw)

Baca Juga: Tarif PPN Direncanakan Naik Jadi 12%, Begini Tanggapan Darmin Nasution

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : paket kebijakan ekonomi, Darmin Nasution, DNI

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 23 Mei 2019 | 13:07 WIB
KEMENKO PEREKONOMIAN

Lantik 6 Pejabat Eselon II, Ini Pesan Darmin Nasution

Jum'at, 03 Mei 2019 | 18:08 WIB
INDEKS HARGA KONSUMEN

Darmin: Inflasi April di Atas Ekspektasi

Kamis, 25 April 2019 | 18:05 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Jaga Tingkat Inflasi Selama Ramadan, Ini Fokus Pemerintah

Rabu, 24 April 2019 | 16:39 WIB
PEKAN RAYA PERPAJAKAN NASIONAL 2019

Darmin: Skema Benchmarking dalam Sistem Pajak Diperlukan

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya