Diprotes Warganya, Gibran Batalkan Kenaikan PBB Kota Solo

"Sudah ya, wis ditunda. Kabeh dipenakne," ujar Gibran, Selasa (7/2/2023).

Bila wajib pajak telanjur membayar PBB tahun pajak 2023 sesuai dengan nilai yang tercantum dalam surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), wajib pajak berhak memperoleh restitusi. "Nanti yang sudah masuk, dikembalikan lewat restitusi," ujar Gibran seperti dilansir soloaja.co.

Menanggapi ditundanya kenaikan PBB, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Surakarta YF Sukasno mengatakan keputusan penundaan tersebut merupakan langkah yang tepat.

"Terima kasih Mas Wali begitu responsifnya terhadap masyarakat Kota Solo. Sehingga masyarakat Kota Solo kembali tenang, tentrem, ayem, kembali seperti semula. Kenaikan PBB ditunda dalam batas waktu yang tidak ditentukan," ujar Sukasno.

Sukasno mengatakan kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) PBB memang merupakan kewenangan dari kepala daerah. Meski sempat diputuskan naik, kenaikan NJOP diputuskan ditunda untuk meredakan gejolak di masyarakat.

"[Sekarang] masyarakat tenang, Mas Wali mendengarkan masyarakat. Jadi pertimbangannya masyarakat tenang lagi. Enggak ada pertimbangan yang lain, kembali seperti semula," ujar Sukasno.

Untuk diketahui, ketetapan PBB di Kota Surakarta sempat meningkat drastis hingga 200% akibat kenaikan NJOP. Akibat kenaikan tersebut, banyak wajib pajak yang menyampaikan keluhannya melalui Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS) pada laman ulas.surakarta.go.id. (sap)