DJP dan Ratusan Pemda Bertukar Data, Pengawasan Wajib Pajak Makin Kuat

“Pertukaran data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memperkuat basis data yang dimiliki masing-masing pihak sehingga mendorong sistem pengawasan pajak yang lebih baik,” ujarnya, Senin (3/5/2021).

Dalam konteks ini, pemerintah pusat akan menerima data, seperti kepemilikan dan omzet usaha, izin mendirikan bangunan, usaha pariwisata, usaha pertambangan, usaha perikanan, usaha restoran, dan usaha perkebunan, dan lainnya.

Dia memberi contoh pada saat ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memungut pajak restoran. Dengan adanya pertukaran data tersebut, pemerintah pusat dapat melakukan pengecekan kesesuaian dengan data yang dilaporkan wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT).

Menurut Hamida, pertukaran data ini dapat menjadi langkah awal untuk mengintegrasikan data wajib pajak daerah dan wajib pajak pusat. Selain itu, kerja sama ini juga berpotensi mendorong penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh orang pribadi nonkaryawan.

Peningkatan pada kedua jenis pajak tersebut akan turut mengerek penerimaan daerah lantaran terdapat kebijakan dana bagi hasil (DBH). Dengan optimalnya pemungutan PPh, DBH yang akan disalurkan ke daerah juga meningkat.

Setelah dilaksanakannya perjanjian kerja sama ini, menurut Hamida, DJP dan DJPK sebaiknya memperhatikan sistem manajemen dan pengolahan data. Manajemen dan pengolahan data yang tepat menjadi kunci kebermanfaatan pertukaran data serta informasi yang dilakukan.

“Harapannya, program ini dapat diikuti seluruh pemerintah daerah dan menjadi kolaborasi yang berkelanjutan,” imbuhnya.

Hamida kembali menegaskan peran pengumpulan penerimaan negara idealnya tidak hanya diemban pemerintah pusat. Kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibutuhkan untuk meningkatkan sinergi dalam peningkatan penerimaan. (kaw)