DJP 'Sisipkan' Topik Kesadaran Pajak ke Materi Kuliah, Seperti Apa?

"Mata kuliah umum yang diberi materi inklusi kesadaran pajak adalah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia," kata Staf Tax Centre USU sekaligus pengurus DPP PERTAPSI Indra Efendi Rangkuti, Rabu (31/5/2023).

Pada awal pelaksanaan Program Inklusi Pajak, ujar Indra, ada gelombang penolakan dari sejumlah tenaga pengajar. Mereka mengira ada kewajiban tambahan bagi mereka untuk mengajarkan materi perpajakan kepada mahasiswa.

"Namun, setelah dijelaskan akhirnya mereka tidak khawatir lagi. Materi inklusi kesadaran pajak bisa disisipkan sesuai dengan pokok bahasan yang sesuai pada setiap mata kuliah," kata Indra.

Setiap tahunnya, Indra menambahkan, perwakilan USU, UMSU, dan Kanwil DJP Sumut I melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Inklusi Kesadaran Pajak. Dosen dan penyuluh dari kantor pajak menyempurnakan materi ajar yang bisa diberikan kepada mahasiswa. Sebisa mungkin, ujarnya, topik tentang pajak diselipkan sesuai dengan mata kuliah yang disampaikan.

"Kanwil DJP Sumut I juga memberikan penghargaan kepada dosen yang dianggap mampu menyampaikan materi kesadaran pajak dengan tepat dan inovatif," kata Indra.

Penyampaian materi kesadaran pajak ternyata berbuah manis. Pemahaman dan kesadaran mahasiswa terhadap aspek perpajakan ikut meningkat. Buktinya, pada 2019 dan 2022 misalnya, USU berhasil mengirimkan relawan pajak dengan jumlah terbanyak di Sumatera Utara.

Menyusul keberhasilan Kanwil DJP Sumut I dan sejumlah kampus lainnya di Sumatera Utara dalam meningkatkan inklusivitas kesadaran pajak bagi kalangan mahasiswa, DJP menggelar Forum Edukasi Perpajakan dengan tuan rumah Kota Medan. Acara ini diikuti oleh seluruh penyuluh dari Kanwil DJP.

"Tax Centre USU ikut hadir untuk berbagi pengalaman sebagai pilot project program Inklusi Kesadaran Pajak di lembaga pendidikan formal," kata Indra. (sap)