DPR Minta Masyarakat Awasi Perumusan Aturan Turunan UU Cipta Kerja

“Puluhan rapat itu dibahas bersama dengan ahli, pakar, dan akademisi. Stakeholder terkait juga ikut dilibatkan dalam perumusan RUU," katanya dalam acara Sosialisasi Klaster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan, Senin (7/12/2020).

Dito menyebut proses perumusan UU Cipta Kerja penuh dengan tantangan dan kerap diwarnai penolakan. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena masih kurangnya sosialisasi dan akses publik terhadap UU Cipta Kerja saat awal pengesahan.

Dia menyatakan proses sosialisasi tersebut perlu digencarkan kembali untuk memberikan pengertian yang holistik. Kerja pengawasan kini tidak hanya berlaku untuk DPR. Pasalnya, masyarakat juga turut berperan untuk mengawal proses perumusan kebijakan yang menjadi aturan pelaksana UU Cipta Kerja.

Salah satu yang perlu dikawal adalah ketentuan yang mewajibkan pemerintah untuk merampungkan seluruh aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja tidak melampaui 3 bulan pascaditeken menjadi UU. Selain itu, masyarakat juga bisa ikut memantau progres aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja di laman uu-ciptakerja.go.id.

"Untuk peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja wajib ditetapkan paling lama 3 bulan dan masyarakat bisa memantau serta memberikan masukan atas rancangan aturan pelaksanaan tersebut," terangnya.

Dito mengatakan makin cepat dirilisnya aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, proses pemulihan ekonomi nasional juga akan bisa terakselerasi. Dengan demikian, ekonomi bisa kembali tumbuh positif mulai kuartal I/2021.

"Dengan adanya UU Cipta Kerja ini dan ditambah vaksin juga sudah mulai masuk diharapkan pertumbuhan ekonomi di kuartal IV/2020 bisa lebih baik lagi dan pada 2021 bisa tumbuh hingga 5%," imbuhnya. (kaw)