DPR Soroti Keuangan BUMN Karya dalam Pengerjaan Proyek Strategis

“Sehingga, sesungguhnya pemberian PMN untuk menyelesaikan PSN tersebut hanya untuk replace, atau cari utang baru untuk menutupi utang sebelumnya yang begitu dilakukan tiap tahunnya seperti itu,” katanya, dikutip pada Minggu (13/2/2022).

Said menjelaskan BUMN Karya memang membutuhkan utang untuk mencari alternatif pembiayaan lantaran proyek-proyek pembangunan daerah wajib dirampungkan. Salah satunya adalah proyek Tol Trans Sumatera.

Dia menambahkan pemerintah dan DPR memahami tol Trans Sumatera tidak akan menghasilkan efek ekonomi yang signifikan dalam jangka waktu 5-8 tahun. Meski begitu, proyek tersebut tetap harus dirampungkan.

“Karena kita tahu, secara politik, Trans Sumatera wajib hukumnya ada tol,” tuturnya.

Untuk itu, Said meminta pemberian PMN lebih kredibel, dan transparan. Harapannya, penggunaan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat optimal, terutama dalam mendanai proyek pemerintah.

Selain itu, lanjutnya, penguatan institusi BUMN melalui prinsip good corporate governance juga diharapkan membuat BUMN seperti perusahaan nasional negara tetangga, yaitu Temasek di Singapura, Tiongkok, dan India.

“BUMN kita khususnya di BUMN karya memang agak sedikit banyak masalah. Namun, kami tetap setuju terhadap PMN itu diberikan. Namun, persetujuan kami itu sesungguhnya dalam kerangka penguatan modal, equity-nya BUMN,” ujar Said. (rig)