Duh, 42.000 Kendaraan Dinas Mangkir Pajak

“Tunggakan berasal dari 42.000 kendaraan dinas, baik roda dua hingga roda empat. Kami sudah surati mereka agar membayar tunggakan pajak tersebut,” katanya di Surabaya, Jumat (21/2/2020).

Aries menambahkan sejumlah pemda telah merespons surat peringatan dengan mengirimkan pemberitahuan atas status kepemilikan kendaraan dinasnya. Misal dari Pemkot Probolinggo, di mana ada kendaraan yang telah rusak, dilelang dan dihibahkan.

Meski demikian, Aries menegaskan semua pemkab/pemkot tetap wajib melunasi tunggakan pajak kendaraan tersebut. Dia menyebut, rata-rata tunggakan pajak kendaraan dinas mencapai tiga tahun.

Dilansir Nusantaranews.co, Aries mengklaim Pemprov Jatim telah berusaha meningkatkan kepatuhan pemda membayar pajak, salah satunya dengan menyediakan mobil layanan pembayaran pajak (samsat keliling).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur Ristu Nugroho menyayangkan sikap pemda yang tak patuh membayar pajak kendaraan dinas. Menurutnya pemda seharusnya memberikan contoh patuh membayar pajak kepada warganya.

Ristu meminta Bapenda Jatim memastikan semua tunggakan pajak kendaraan itu dibayar lunas oleh pemkab/pemkot. Dia menyarankan Bapenda rajin berkeliling ke kabupaten/kota menggunakan mobil samsat keliling untuk jemput bola pembayar pajak.

“Pelat merah (kendaraan pemerintah) itu, kan, jelas keberadaannya dibandingkan dengan pajak kendaraan pribadi yang tidak terdeteksi. Harusnya lebih mudah ditagih,” ujarnya dilansir dari Jatimnet.com. (rig)