Facebook Dukung Tercapainya Konsensus Pajak Global, Tetapi..

"Kami selalu mengusulkan adanya kebijakan jangka panjang yang stabil karena bila sistem perpajakan yang ada sulit untuk dipatuhi, tidak sederhana, dan tidak bersifat jangka panjang maka kami akan sulit untuk beroperasi lintas yurisdiksi," ujar Lee dalam webinar yang diselenggarakan IMF dengan tema Taxation and Digitalization in Asia, Selasa (14/9/2021).

Kendati begitu, Lee menyarankan setiap yurisdiksi anggota Inclusive Framework agar tidak hanya memikirkan model bisnis yang ada saat ini dalam menyusun sistem perpajakan yang baru.

Solusi yang berusaha dihadirkan oleh OECD bersama Inclusive Framework, menurutnya, juga harus mampu mengantisipasi perubahan proses bisnis yang akan muncul pada masa yang akan datang. Kebijakan pajak yang disusun pun harus bisa merespons tantangan tersebut.

"Aturan yang disusun harus future-proof guna merespons model bisnis baru yang berpotensi muncul dari mana saja seiring dengan pesatnya proses digitalisasi di berbagai negara," ujar Lee.

Seperti diketahui, salah satu proposal kebijakan pajak internasional yang sedang dibahas oleh OECD bersama anggota Inclusive Framework adalah Pilar 1: Unified Approach.

Melalui Pilar 1, hak pemajakan atas laba yang diperoleh korporasi multinasional, termasuk perusahaan digital, akan direalokasikan menuju yurisdiksi pasar. Rencananya, yurisdiksi pasar akan mendapatkan hak pemajakan atas residual profit yang diterima korporasi multinasional terbesar di dunia. (sap)