Hadapi Perubahan Iklim, Negara-negara Ini Kaji Pajak Daging

“Investor mulai mempertimbangkan risiko iklim dalam bisnis mereka. Ini sedikit bisa diterima sekarang karena kita perlu menangani produksi dan konsumsi ternak untuk memenuhi batas pemanasan global 2 derajat itu,” kata analis FAIRR, Rosie Wardle dilansir bloomberg.com, Senin (11/12).

Lebih lanjut, dalam laporan tersebut menyebutkan beberapa negara tengah membahas wacana pembuatan aturan pajak terkait industri perternakan dalam dua tahun terakhir. Mereka antara lain Denmark, Jerman, Tiongkok dan Swedia yang tengah aktif menjajaki penerapan pajak daging meski mendapat perlawanan kuat dari industri peternakan di dalam negerinya.

Wacana pajak daging ini berasal dari data emisi gas rumah kaca yang disumbang oleh industri peternakan sekitar 14,5% dari total emisi global. Selain itu, proyeksi konsumsi daging global akan naik sebesar 73% dalam 50 tahun ke depan. Kenaikan ini dikonfirmasi dengan meningkatnya permintaan daging dari negara industri baru seperti India dan Tiongkok.

“Daging dapat mengalami nasib yang sama seperti tembakau, karbon dan gula, yang saat ini sudah dikenai pajak,” papar Rosie.

Rencana penerapan pajak daging ini sebagai salah satu usaha menekan biaya kesehatan dan lingkungan yang diprediksi akan membengkak hingga 1,6 triliun dolar AS pada tahun 2050. Selain itu, pajak daging adalah bagian dari resolusi kesepakatan Iklim Paris poin pertama, yakni upaya mitigasi dengan cara mengurangi emisi mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati yakni di bawah 2 derajat Celcius.

Bila jadi diterapkan maka pajak daging akan bergabung dengan komoditas lain yang sudah dikenai pajak. Pajak gula diterapkan di Amerika Serikat dan Meksiko untuk memerangi obesitas dan pajak karbon yang sudah diterapkan di sebagian besar negara Uni Eropa. (Amu)