Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Menurut Sejarah, Pajak Ternyata Punya Kaitan Erat dengan Pemberontakan

A+
A-
0
A+
A-
0
Menurut Sejarah, Pajak Ternyata Punya Kaitan Erat dengan Pemberontakan

Sumber: Britannica

JAKARTA, DDTCNews - Tahukah Anda? Pemungutan pajak di seluruh dunia ternyata punya kaitan yang erat dengan pemberontakan rakyat. Bahkan John Frecknall-Hughes, seorang profesor dari Nottingham University Business School di Inggris, mengatakan kalau salah satu tema paling dominan dalam sejarah perpajakan dunia adalah pemberontakan.

Sejarah mencatat, protes dilakukan terhadap pajak yang dipungut secara sewenang-wenang dan tidak adil, baik yang disebabkan cara pemungutannya, pihak yang dipungut, maupun tarif yang ditetapkan.

Sebut saja peristiwa besar seperti Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis pada 1789. Ketiganya dapat dikatakan representasi dari peristiwa pemberontakan yang dipicu oleh pemungutan pajak yang dilakukan penguasa.

Baca Juga: Pajak Tinggi Kesultanan Banten untuk Kapal-Kapal Belanda

Fakta sejarah soal pemungutan pajak di dunia itu ikut diulas dalam buku terbaru terbitan DDTC yang berjudul Konsep Dasar Pajak: Berdasarkan Perspektif Internasional. Buku ini disusun oleh duo Founder DDTC Darussalam dan Danny Septriadi serta Tax Expert, CEO Office DDTC Atika Ritmelina Marhani.

Kembali soal Magna Carta, istilah tersebut sebenarnya berasal dari bahasa Latin Magna Charta Libertatum, yang merupakan sebuah piagam yang dipaksakan oleh para baron atau pemilik tanah, terhadap Raja John dari Inggris.

Pemaksaan tersebut merupakan buntut dari pergolakan yang besar ketika para baron dari bagian utara Inggris tidak mau lagi membayar pajak kepada raja.

Baca Juga: Pemungutan Pajak Era Mesir Kuno, Pengemplang Bisa Dihukum Mati

Salah satu pernyataan penting dalam piagam tersebut yang berhubungan dengan masalah pajak adalah "No scutage nor aid should be levied without the consent of the common counsel of the realm". Artinya, penguasa tidak dapat memungut pajak tanpa persetujuan dari penasihat umum kerajaan.

Serupa dengan kejadian di Inggris, Revolusi Prancis juga dilatari oleh pemungutan pajak. Pajak menjadi salah satu penyebab meletusnya pemberontakan, yakni dengan adanya kesewenang-wenangan dan ketidakadilan Raja Louis XIV dalam memungut pajak.

Pada masa itu, raja membuat rakyat biasa harus membayar pajak lebih tinggi dibandingkan kaum bangsawan dan pendeta. Rakyat yang harus memenuhi kehidupan raja dan bangsawan istana serta permaisuri Louis XVI yang penuh kemewahan.

Baca Juga: Ada Kampanye Bayar Pajak di Era Presiden Soekarno, Apa Pesannya?

Sementara itu, Amerika Serikat juga mengalami pemberontakan akibat pemungutan pajak. Ada banyak pemberontakan yang disebabkan oleh kebencian koloni AS terhadap pemberlakuan UU Parlemen yang disahkan Kerajaan Britania Raya. Saat itu, pajak dikenakan kepada koloni Amerika melalui Molasses Act, Sugar Act, Stamp Act, Townshed Act, serta Tea Act.

Pemberontakan yang lahir kemudian, antara lain adalah pembantaian Boston, Boston Tea Party, dan Revolusi Amerika pada 1775. Ketiganya saling berhubungan. Bahkan, Revolusi Amerika merupakan puncak pemberontakan sekaligus menjadi penanda terjadinya revolusi sistem pemungutan pajak di Amerika Serikat.

Bisa disimpulkan bahwa pajak memiliki peran penting dalam peradaban manusia di dunia.

Baca Juga: Jenis-Jenis Pungutan Pajak di Bawah Kekuasaan Daendels

Tak cuma membahas sejarah pajak, buku Konsep Dasar Pajak: Berdasarkan Perspektif Internasional yang diluncurkan sebagai penanda peringatan HUT ke-17 DDTC juga mengulas mengenai konsep definisi pajak, hukum, moral, dan pembelajaran pajak.

Buku teranyar ini melengkapi 23 buku yang sudah diterbitkan DDTC sebelumnya. Berbagai publikasi tersebut menjadi wujud nyata dari komitmen berbagi pengetahuan (sharing knowledge). (sap)

Baca Juga: Mengenal Pajak Usaha yang Dikenakan ke Pedagang di Era Mataram Kuno

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : sejarah pajak, pemberontakan, Magna Carta, Inggris, Revolusi Amerika

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 21 Desember 2023 | 10:45 WIB
SKOTLANDIA

Sasar Kelompok Kaya, Skotlandia Tambah Lapisan Tarif Pajak Jadi 45%

Minggu, 17 Desember 2023 | 09:30 WIB
INGGRIS

Otoritas Ini Perluas Produk Sanitasi Perempuan yang Bebas PPN

Senin, 20 November 2023 | 14:00 WIB
INGGRIS

Aturan Pajak Bakal Direlaksasi, Negara Ini Beberkan Konsekuensinya

Minggu, 19 November 2023 | 17:30 WIB
INGGRIS

Inflasi Melambat, Negara Ini Bakal Pangkas Beban Pajak

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama