Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Tolak Saran IMF, Menkeu Ini Kukuh Lanjutkan Insentif Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Tolak Saran IMF, Menkeu Ini Kukuh Lanjutkan Insentif Pajak

Ilustrasi.

LONDON, DDTCNews – Menteri Keuangan Inggris Jeremy Hunt menegaskan pemerintah akan tetap memberikan insentif pajak bagi masyarakat dan mengabaikan rekomendasi dari International Monetary Fund (IMF).

Hunt mengatakan kebijakan insentif pajak akan tetap dilanjutkan. Sebab, insentif pajak diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, IMF justru mengimbau pemerintah untuk fokus meningkatkan pendapatan dan mengurangi insentif.

“IMF menyebut prospek pertumbuhan jangka panjang kita lebih kuat daripada di Jerman, Prancis, dan Italia, tetapi memang pekerjaan belum selesai,” katanya seperti dikutip dari inews.co.uk, Minggu (28/5/2023).

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Untuk itu, lanjut Hunt, pemerintah akan tetap berencana memberikan insentif kepada masyarakat seiring dengan kondisi ekonomi di Inggris yang berangsur membaik.

Berdasarkan laporan IMF, Inggris akan terhindar dari resesi dan ekonomi akan kembali tumbuh pada tahun ini. Hal ini berbanding terbalik dengan proyeksi IMF sebelumnya yang memperkirakan Inggris akan mengalami resesi terpanjang selama 100 tahun terakhir.

Meski demikian, inflasi di Inggris diperkirakan tetap tinggi. Untuk itu, pemerintah harus berhati-hati, terutama dalam memberikan insentif.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Bukan Waktu yang Tepat untuk Insentif Pajak

Sementara itu, Managing Director IMF Kristalina Georgieva menuturkan saat ini bukanlah waktu yang tepat bagi pemerintah Inggris untuk memberikan insentif.

Dalam hal ini, IMF menyarankan untuk penyesuaian kenaikan iuran pensiun seiring dengan adanya kenaikan inflasi, mengalihkan pajak properti dari bea meterai ke pajak yang lebih tinggi, dan menerapkan pajak karbon yang lebih agresif. (rig)

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : inggris, pajak, pajak internasional, resesi, ekonomi, insentif pajak, IMF

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama