Impor Vaksin Covid-19 Berlanjut, Fasilitas Perpajakan Terus Diberikan

"[Impor vaksin] Sudah sangat banyak, tetapi belum memenuhi target jumlah vaksin pemerintah, Ke depannya akan lebih banyak lagi pengiriman," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (3/10/2021).

Finari menuturkan fasilitas-fasilitas perpajakan yang sudah diberikan meliputi pembebasan bea masuk dan/atau cukai, PPN dan PPnBM tidak dipungut, serta pembebasan PPh Pasal 22 impor. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 188/2020.

Selain itu, pemerintah melalui PMK 148/2007 mengatur pelayanan segera atau rush handling agar impor vaksin Covid-19 bisa segera keluar dari pelabuhan. Fasilitas tersebut diberikan lantaran vaksin merupakan barang impor tertentu yang memerlukan pelayanan segera.

Finari menjelaskan fasilitas perpajakan dan layanan rush handling berlaku atas impor vaksin yang didanai menggunakan APBN dan skema hibah dari negara lain. Dia pun mencontohkan impor vaksin yang terakhir kali diberikan tersebut merupakan hibah dari pemerintah Perancis.

Hibah vaksin dari pemerintah Perancis tersebut menjadi bagian dari mekanisme skema global Covax dari World Health Organization (WHO) yang bertujuan untuk memeratakan distribusi vaksin ke berbagai negara.

"Bea Cukai Soekarno-Hatta akan terus mengasistensi pengiriman vaksin ke Indonesia, pemberian fasilitas, serta pelayanan prima akan selalu diberikan demi memerangi wabah dan membantu memulihkan negeri," ujarnya. (rig)