Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Industri Pers Tuntut Pembagian Pendapatan Iklan Google Cs

A+
A-
0
A+
A-
0
Industri Pers Tuntut Pembagian Pendapatan Iklan Google Cs

Ilustrasi Gedung Google. 

CANBERRA, DDTCNews—Industri pers menuntut perusahaan digital seperti Google dan Facebook untuk membagi sebagian pendapatan iklan yang didapatnya dari konsumen Australia.

CEO Nine Entertainment Peter Costello mengatakan perusahaan digital seperti Google dan Facebook setidaknya harus membayar AU$600 juta atau sekitar Rp5,7 triliun apabila mematuhi inisiatif pemerintah untuk berbagi pendapatan iklan yang diperoleh dari konten berita.

“Jika anda menerapkan aturan tersebut maka Google dan Facebook harus mengeluarkan AU$600 juta dari pemasukan iklan yang seharusnya didapatkan industri media,” katanya Jumat (15/5/2020).

Baca Juga: Anggota Parlemen Ini Usulkan Minuman Berpemanis Kena Cukai 20 Persen

Desakan industri media kepada perusahaan digital tersebut juga didukung Komisi Persaingan Usaha Australia. Menurut komisi persaingan usaha, sebagian pendapatan iklan yang diterima perusahaan digital, ada yang berasal dari konten berita.

Bukan tanpa sebab, desakan industri pers tersebut muncul. Menurut Peter, pendapatan iklan atas konten berita yang diperoleh Google dihasilkan tanpa membayar biaya berlangganan kepada perusahaan pers yang memproduksi berita dan informasi.

Praktik bisnis tersebut dinilai tidak mendukung keberlangsungan perusahaan pers. Apalagi, nilai pendapatan iklan yang diterima Google tersebut tidak kecil, atau sekitar 10% dari total pendapatan perusahaan digital dari iklan pada konten berita.

Baca Juga: Negara Ini Siapkan Kembali Insentif Pajak untuk Tenaga Ahli Asing

Bulan lalu, pemerintah Australia mendorong perusahaan digital seperti Google dan Facebook untuk sukarela membagi pendapatan iklan dengan perusahaan media. Namun, negosiasi itu lantaran Google dan Facebook tidak sepakat.

Kedua perusahaan menilai sudah mendukung perusahaan pers di Australia. Investasi bernilai jutaan dolar sudah digelontorkan untuk membantu industri pers Australia yang mengalami kesulitan dan menginginkan negosiasi ulang dengan otoritas.

“Saya pikir kebijakan pembagian itu tidak akan merusak profitabilitas mereka ketika harus membayar AU$600 juta untuk hak cipta di Australia," tutur Peter sebagaimana dilansir dari The Star.

Baca Juga: Per 1 Juli 2024, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Penghasilan

Bila pemerintah berhasil menerapkan kebijakan pembagian pendapatan iklan antara korporasi digital dan perusahaan pers, maka Australia akan menjadi negara pertama yang menerapkan kebijakan tersebut.

Tak hanya itu, usulan pemerintah tersebut juga tidak hanya sekedar membagi pendapatan iklan, tetapi juga mencakup hitung-hitungan pembagian data, pemeringkatan dan tampilan konten berita.

Kalkulasi otoritas menyebutkan 17 juta orang Australia aktif menggunakan Facebook dengan rata-rata 30 menit setiap harinya. Sementara itu, sekitar 98% ponsel pintar di Australia menggunakan mesin pencari Google. (rig)

Baca Juga: Pengesahan RUU PPN PMSE Jadi Prioritas Parlemen Filipina

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pendapatan iklan, google, facebook, australia, perusahaan pers, internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya