Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Ini Perincian Estimasi Belanja Perpajakan 2019

A+
A-
1
A+
A-
1
Ini Perincian Estimasi Belanja Perpajakan 2019

BARU-baru ini, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan merilis laporan belanja perpajakan (LBP) 2019. Laporan ini bagian dari upaya untuk mewujudkan transparansi fiskal sesuai dengan standar yang tercantum dalam IMF’s Fiscal Transparancy Code.

Belanja perpajakan atau tax expenditure (TE) yang juga menjadi bagian dari akuntabilitas publik ini ditujukan untuk mengukur besaran penerimaan perpajakan yang hilang akibat berbagai jenis insentif perpajakan.

Belanja perpajakan –- penerimaan perpajakan yang hilang atau berkurang sebagai akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari sistem pemajakan yang umum – pada 2019 diestimasi mencapai Rp257,2 triliun. Nilai tersebut mencapai sekitar 1,62% dari produk domestik bruto (PDB).

Baca Juga: Melihat Porsi Belanja Perpajakan di Negara Anggota ADB

Tabel berikut ini menyajikan perincian estimasi belanja perpajakan per jenis pajak pada 2019 dengan menggunakan metode revenue forgone. Metode ini sendiri merupakan estimasi bersifat statis yang tidak mempertimbangkan perubahan perilaku wajib pajak, ekonomi, serta perubahan kebijakan lanjutan.

Selain itu, terdapat pula informasi mengenai jumlah pos peraturan per jenis pajak seperti yang dapat dikategorikan sebagai belanja perpajakan, jumlah pos peraturan yang berhasil diestimasi nilainya, serta tingkat akurasi perhitungan pos-pos peraturan belanja perpajakan tersebut.

Adapun pos-pos peraturan melibatkan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM), pajak penghasilan (PPh), bea masuk dan cukai, serta pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (PBB-P3).

Baca Juga: Kejar Target Penerimaan Pajak, Kemenkeu Optimalisasi Proses Restitusi


Apabila dibandingkan dengan 2018, terdapat peningkatan total jumlah pos peraturan terkait TE untuk PPh menjadi sebanyak 89 pos dari sebelumnya berjumlah 88 pos.

Di sisi lain, terdapat pula peningkatan peraturan TE yang berhasil diestimasi. Secara total, ada peningkatan menjadi sebanyak 66 peraturan, dari yang sebelumnya pada 2018 berjumlah 62 peraturan (yang kemudian direvisi kembali menjadi sebanyak 64 peraturan di LBP 2019).

Baca Juga: Pemerintah Sebut Proses Restitusi Pajak Dioptimalkan

Secara keseluruhan, proporsi peraturan TE terhadap jumlah total pos peraturan yang berhasil diestimasi meningkat, yakni dari sebelumnya sebesar 70,5% pada 2018 menjadi sebesar 74,2% pada 2019.

Alhasil, terdapat peningkatan estimasi belanja perpajakan pada 2019 yaitu senilai Rp257,23 triliun, meningkat sekitar Rp32 triliun apabila mengacu pada nilai estimasi belanja perpajakan 2018 yang telah direvisi nilainya dalam LBP 2019.

Dilihat per jenis pajak, proporsi pos peraturan yang berhasil diestimasi dan diurutkan dari yang tertinggi yaitu PBB-P3 (100%), bea masuk dan cukai (95,7%), PPN dan PPnBM (84,4%), serta PPh (46,9%).

Baca Juga: Percepat Penurunan Kemiskinan, Pemerintah Jamin Pengendalian Inflasi

Menariknya, perhitungan estimasi belanja perpajakan 2019 juga memiliki penyebaran tingkat akurasi yang serupa. Pos-pos peraturan terkait bea masuk, cukai, dan PBB-P3 merupakan pos-pos yang masih relatif lebih mudah untuk diestimasi dibandingkan dengan peraturan terkait PPN, PPnBM, serta PPh.*

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : narasi data, belanja perpajakan, tax expenditure, BKF, Kemenkeu

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 11 Juni 2024 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Belanja Perpajakan Terus Merangkak Naik, BKF: Ikuti Aktivitas Ekonomi

Selasa, 11 Juni 2024 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Komitmen Tagih Tunggakan Pajak Rp12,7 Triliun pada Tahun Ini

Senin, 10 Juni 2024 | 18:07 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Kemenkeu: Partisipasi Publik dalam Penganggaran Masih Rendah

Senin, 10 Juni 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bahas Coretax dengan DPR, DJP Ungkap Rencana Jadwal Deployment-nya

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya