Israel Tahan Dana Pajak Palestina Rp598 Miliar

"Ini adalah pelanggaran yang jelas terhadap hak-hak Palestina dan perjanjian yang telah ditandatangani, sama halnya dengan tindak pidana hukuman kolektif yang dilakukan karena alasan politik domestik Israel yang sinis," kata Ashrawi, Senin (30/12/2019).

Secara lebih terperinci, Pemerintah Israel menahan dana tersebut lantaran menganggap dana itu digunakan oleh warga Palestina untuk menebus keluarga mereka yang telah dipenjara atau dibunuh karena menyerang Israel.

Untuk itu, Israel menyebut keberadaan Martyrs' Fund sama saja dengan menghargai kekerasan. Namun, Pemerintah Palestina mengatakan dana itu diperlukan untuk membantu keluarga yang terkena dampak atas kekerasan dan pendudukan Israel.

Adapun dana transfer untuk otoritas Palestina berawal dari kesepakatan perdamaian sementara di tahun 1990-an. Kesepakatan tersebut mengharuskan Israel untuk memungut pajak atas nama Palestina dan mentransfer dana tersebut ke Otoritas Palestina.

Pajak tersebut berasal dari barang dan jasa yang ditagih di wilayah Palestina dikuasai Israel. Selain itu, Israel juga menerapkan pajak dari warga Palestina yang bekerja di Israel dan wilayah pemukiman tersebut.

Dana yang ditransfer setiap bulan itu sekitar US$170 juta atau setara Rp2,3 triliun dan menjadi sumber pendanaan utama bagi anggaran otoritas palestina. Namun, proses diplomasi terhenti sejak 2014 dan Israel terkadang menahan dana sebagai bentuk protes atau tekanan.

Terlebih, seperti dilansir thenational.ae Israel tahun lalu mengeluarkan regulasi yang mengurangi bagian dari dana transfer yang disebut mendukung keluarga militan. Pada Februari lalu, Israel menahan dana senilai US$140 juta atau setara Rp1,9 triliun.

Menanggapi hal tersebut Palestina berujar akan menolak seluruh dana transfer sebagai bentuk protes atas kebijakan tersebut. Namun, 6 bulan kemudian, Otoritas Palestina mengalami krisis keuangan yang mendalam sehingga kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan kembali sebagian besar transfer. (Bsi)