Jamin Akses Kesehatan Masyarakat, Pemerintah Bisa Beri Insentif Pajak

"Untuk menjamin ketersediaan sumber daya kesehatan…pemerintah pusat dan/atau daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan insentif fiskal dan/atau insentif nonfiskal," bunyi Pasal 10 ayat (2) UU Kesehatan, dikutip pada Kamis (10/8/2023).

Dalam lembar penjelasan disebutkan bahwa insentif fiskal tersebut antara lain fasilitas yang diberikan oleh pemerintah pusat dan/atau daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Sementara itu, insentif nonfiskal antara lain ialah kemudahan perizinan berusaha yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak untuk Mengakses Sumber Daya Kesehatan

Pasal 4 UU Kesehatan menyatakan setiap orang berhak mendapatkan akses sumber daya kesehatan. Sumber daya kesehatan ini didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diperlukan untuk mengadakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemda, dan/atau masyarakat.

Lalu, upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemda, dan/atau masyarakat.

Sumber daya kesehatan yang harus disediakan pemerintah pusat dan pemda ini meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, SDM kesehatan, perbekalan kesehatan, sistem informasi kesehatan, teknologi kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya lain yang diperlukan.

Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata kepada masyarakat, diperlukan ketersediaan sumber daya kesehatan antara lain tenaga medis, tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, perbekalan kesehatan, sistem informasi kesehatan, serta teknologi kesehatan yang merata ke seluruh wilayah sampai ke daerah terpencil sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. (rig)