Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Jerman 'Kompori' Negara Uni Eropa Tolak Reformasi Pasar Energi

A+
A-
1
A+
A-
1
Jerman 'Kompori' Negara Uni Eropa Tolak Reformasi Pasar Energi

Presiden Dewan Eropa Charles Michel, Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan anggota Dewn Eropa berpose untuk foto keluarga selama berlangsungnya KTT Uni Eropa tatap muka di Brussels, Belgia, Kamis (21/10/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Johanna Geron/AWW/djo

BRUSSELS, DDTCNews - Sebanyak 9 negara Uni Eropa memblokir upaya reformasi pasar energi untuk mengatasi kenaikan harga listrik menjelang musim dingin 2021.

Pemerintah Jerman secara terbuka menentang agenda reformasi pasar energi Uni Eropa yang diusulkan oleh Spanyol dan Prancis. Kebijakan itu tadinya untuk menjawab naiknya harga listrik imbas kenaikan harga gas alam. Sikap Jerman didukung penuh oleh Luksemburg, Austria, Denmark, Estonia, Finlandia, Irlandia, Latvia dan Belanda.

"Lonjakan harga ikut dipengaruhi faktor global, kita harus sangat berhati-hati sebelum ikut campur dalam desain pasar energi internal Uni Eropa," tulis keterangan bersama 9 negara dikutip pada Selasa (26/10/2021).

Baca Juga: Anggota Parlemen Ini Usulkan Minuman Berpemanis Kena Cukai 20 Persen

Jerman yang menjadi motor penolakan menyatakan upaya reformasi ad hoc bukan obat mujarab untuk menekan kenaikan harga energi yang terjadi saat ini. Kenaikan komoditas khusus migas disebabkan pemulihan ekonomi yang berlangsung di banyak negara.

Aktivitas ekonomi yang kembali berputar meningkatkan permintaan energi. Namun, pasokan belum dipenuhi secara optimal. Hal tersebut berlaku untuk gas alam yang menjadi salah satu sumber utama energi negara Uni Eropa.

Alih-alih melakukan reformasi secara mendadak, kelompok 9 negara menyatakan Uni Eropa perlu memperluas sumber energi terbarukan. Kemudian pasar liberal listrik antarnegara anggota perlu saling terkoneksi agar lebih siap ketika menghadapi guncangan harga akibat kenaikan gas alam.

Baca Juga: Negara Ini Siapkan Kembali Insentif Pajak untuk Tenaga Ahli Asing

"Transisi energi yang dikelola dengan baik bukanlah penyebabnya [kenaikan harga listrik], tetapi perlu menjadi bagian dari solusi untuk menjaga harga tetap terjangkau," terangnya,

Sebagai solusi jangka pendek perlu intervensi kebijakan agar menjaga stabilitas harga listrik saat periode musim dingin. Kebijakan nasional seperti subsidi atau insentif bisa diberikan hingga akhir tahun untuk kemudian dicabut bertahap pada tahun fiskal 2022.

"Perlu tindakan nasional sementara dan terarah untuk melindungi konsumen yang rentan dan perusahaan yang sedang berjuang. Ini bisa diluncurkan sepanjang musim dingin dan kemudian secara bertahap dihapus pada musim semi, ketika harga gas alam diperkirakan akan turun," terangnya seperti dilansir euronews.com. (sap)

Baca Juga: Per 1 Juli 2024, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Penghasilan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, reformasi energi, pasar energi, pasar karbon, tarif listrik, Jerman

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya