Jokowi Perintahkan Menteri Kebut Korporasi Petani-Nelayan

"Saya melihat implementasi model korporasi petani dan nelayan belum berjalan optimal di lapangan," katanya dalam rapat terbatas di Jakarta, seperti dilansir Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (6/10/2020).

Jokowi menjelaskan korporasi itu adalah kelompok petani atau nelayan dalam jumlah besar. Pembentukan korporasi petani dan nelayan itu akan menciptakan skala ekonomi yang efisien, sehingga mempermudah akses pembiayaan, informasi, teknologi, serta memperkuat pemasaran produk.

Presiden ingin para petani dan nelayan tidak hanya memproduksi barang mentah, tetapi mempraktikkan metode pascapanen yang baik. Saat ini telah ada kelompok tani atau nelayan, tapi belum terbangun model bisnis yang tersambung dengan swasta besar atau badan usaha milik negara (BUMN).

Dalam jangka pendek, Jokowi memerintahkan para menterinya fokus membangun satu atau dua model bisnis korporasi petani dan nelayan di sebuah provinsi. Saat berhasil, korporasi tani itu akan menjadi benchmark yang dapat diduplikasi oleh provinsi lainnya.

"Karena belajar dari pengalaman, saya yakin akan banyak kelompok tani [dan] kelompok nelayan lainnya mau mengkopi, mau meniru kalau melihat ada contoh korporasi nelayan atau korporasi petani yang dilihat berhasil dan bisa menyejahterakan," ujarnya.

Kemudian, Jokowi mengharapkan peran BUMN, BUMD, dan swasta yang tidak hanya sebagai off-taker, melainkan bisa mendampingi korporasi petani dan nelayan. Dia menyebut praktik korporasi tersebut telah berhasil para petani lada di Malaysia dan koperasi peternak sapi di Spanyol.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan mendorong proyek-proyek percontohan dan kredit usaha rakyat (KUR) agar dalam pengembangan skala ekonomi yang lebih luas, petani mampu membeli teknologi.

"Bisa juga dibuatkan ekosistem petani dan nelayan dan disambungkan kepada perusahaan-perusahaan teknologi seperti Sayurbox atau Tanihub," katanya.

Sebelumnya, Airlangga menyampaikan model kemudahan impor tujuan ekspor hortikultura kepada Presiden. Misalnya di Tanggamus, Lampung, petani pisang dapat memperoleh Rp4,5 juta per bulan. Program serupa dikembangkan di Jembrana, Bali dan Bener Meriah, Aceh. (Bsi)