Jokowi Sebut Menkeu Punya Dana Cadangan untuk Pilpres 2 Putaran
Ilustrasi. Petugas Panita Pemungutan Suara (PPS) memberikan informasi terkait tahapan Pemilu 2024 kepada sejumlah pelajar saat kegiatan sosialisasi di Badung, Bali, Senin (14/8/2023). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/rwa.
JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dapat mendukung sampai dengan 2 putaran.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Kementerian Keuangan pasti memiliki dana cadangan untuk mendukung penyelenggaraan putaran kedua.
"Kalau 1 putaran ya 1 putaran, kalau 2 putaran ya 2 putaran. Tanya ke menteri keuangan, pasti disiapin cadangan seperti itu," katanya, Rabu (13/9/2023).
Dalam rapat bersama Komisi II DPR beberapa waktu yang lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diketahui hanya memiliki anggaran senilai Rp28,3 triliun.
Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan seperti pembentukan dan operasional badan ad hoc senilai Rp18,67 triliun serta belanja operasional dan non-operasional senilai Rp2,61 triliun.
Selanjutnya, dana yang digunakan KPU untuk kegiatan pemungutan, penghitungan, rekapitulasi, dan penetapan hasil Pemilu 2024 mencapai Rp2,6 triliun.
Untuk mendukung pelaksanaan Pilpres 2024 putaran kedua, KPU mengeklaim membutuhkan anggaran sampai dengan Rp44,73 triliun.
"Pagu indikatif KPU 2024 tidak termasuk anggaran Pilpres 2024 putaran kedua," ujar Ketua KPU Hasyim Asy'ari dalam rapat bersama Komisi II DPR. (rig)
Baca artikel-artikel menarik terkait dengan pajak dan politik di laman khusus Pakpol DDTCNews: Suaramu, Pajakmu.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
KOMENTAR
ARTIKEL TERKAIT
WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir
Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama
Nama Pengurus Tak Masuk Akta Pendirian, Boleh Tanda Tangan SPT Badan?
Vietnam Bakal Bebaskan Keuntungan Bunga Green Bond dari Pungutan Pajak
berita pilihan
Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini
Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi
Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini
Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T
Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya
Target Pajak Diperkirakan Tidak Tercapai, Shortfall Rp66,9 Triliun
Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya
APBN Defisit Rp77,3 Triliun pada Semester I/2024, Ini Kata Sri Mulyani
Pegawai Dapat Uang untuk Sewa Kos dari Pemberi Kerja, Kena PPh 21?
