Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Kanada Maju Terus Pajaki Layanan Digital, AS Mulai Gerah

A+
A-
0
A+
A-
0
Kanada Maju Terus Pajaki Layanan Digital, AS Mulai Gerah

Ilustrasi.

WASHINGTON, DDTCNews – Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyampaikan keberatannya atas rencana Kanada dalam menerapkan pemajakan atas layanan digital.

Menanggapi wacana tersebut, para senator mendesak Perwakilan Dagang AS untuk menekan Kanada dalam memenuhi komitmennya di bawah kesepakatan perdagangan United State-Mexico-Canada Agreement (USMCA).

"Lebih baik menyelesaikan perselisihan melalui negosiasi tetapi Perwakilan Dagang AS harus siap menggunakan alat penegakan yang kuat dan inovatif," jelas Senator Senior Mike Crapo, dikutip Kamis (13/1/2022).

Baca Juga: Anggota Parlemen Ini Usulkan Minuman Berpemanis Kena Cukai 20 Persen

Senator AS berpendapat gagasan Kanada terkait pajak layanan digital merupakan wujud diskriminasi terhadap perusahaan AS. Alasannya, ada banyak perusahaan penyedia layanan digital yang berkedudukan di AS.

Deputi Perwakilan Dagang AS Jayme White akhirnya menyampaikan permasalahan tersebut kepada Wakil Menteri Perdagangan Kanada David Morrison. White menekankan bahwa Kanada perlu patuh terhadap komitmennya dalam USMCA.

Melalui negosiasi ini, White dan Morrison bersepakat untuk duduk bersama membahas permasalahan yang ada termasuk perkara perdagangan bilateral. Walaupun demikian, seperti dilansir money.usnews.com, belum ada tanda-tanda kemajuan terkait permasalahan ini.

Baca Juga: Negara Ini Siapkan Kembali Insentif Pajak untuk Tenaga Ahli Asing

Sebagai informasi, usulan mengenai pajak layanan digital telah disuarakan oleh Kanada sejak April 2021. Kendati memantik protes dari AS, 'Negeri Pecahan Es' itu bahkan menegaskan kebijakan itu akan tetap berlaku.

Niat tersebut dilanjutkan oleh Kanada dengan menyetujui proposal dua pilar dari OECD. Langkah ini diambil demi memastikan perusahaan multinasional termasuk penyedia layanan digital untuk membayar bagian pajaknya. (vallencia/sap)

Baca Juga: Per 1 Juli 2024, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Penghasilan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, pajak digital, konsensus pajak global, Pilar 1, OECD, Kanada, Amerika Serikat

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 23 Juni 2024 | 13:00 WIB
KOREA SELATAN

Pemerintah Korea Selatan Mulai Kurangi Besaran Diskon Pajak BBM

Minggu, 23 Juni 2024 | 09:30 WIB
SIPRUS

Redam Inflasi, Negara Ini Perpanjang Insentif PPN 0 Persen

Jum'at, 21 Juni 2024 | 17:21 WIB
PENERIMAAN PAJAK

DJP Kumpulkan Rp3,25 Triliun dari Pemungut PPN PMSE Hingga Mei 2024

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya