Kendalikan Inflasi, Pembebasan Bea Masuk Bahan Pangan Diperpanjang

"Melalui kebijakan ini, kita akan menambah pasokan barang di dalam negeri, mendiversifikasi sumber bahan makanan pokok, serta meredam tekanan inflasi," katanya, dikutip pada Jumat (23/12/2022).

Balisacan mengatakan naiknya tensi geopolitik telah menyebabkan kenaikan harga energi dan bahan pangan. Di Filipina, kondisi tersebut diantisipasi dengan memberikan insentif penurunan tarif bea masuk terhadap barang-barang yang dibutuhkan masyarakat.

Dia menjelaskan usulan perpanjangan pengurangan tarif bea masuk atas komoditas pangan diusulkan oleh Otoritas Ekonomi dan Pembangunan Nasional. Marcos pun menyetujui usulan untuk memperpanjang kebijakan yang telah dibuat sejak era Presiden Rodrigo Duterte.

Dengan kebijakan tersebut, impor babi segar, dingin, dan beku akan dikenakan bea masuk sebesar 15% apabila masih masuk dalam kuota tahunan (in-quota), serta 25% untuk impor di atas kuota (out-quota). Kemudian, impor jagung dikenakan bea masuk sebesar 5% untuk in-quota dan 15% untuk out-quota. Adapun pada beras, tarif bea masuknya sebesar 35%.

Balisacan menyebut inflasi Filipina telah melonjak ke level tertinggi dalam 14 tahun terakhir, sebesar 8% pada November 2022. Inflasi ini utamanya disebabkan kenaikan harga pangan dan produk nonalkohol.

Meski demikian, pemerintah telah mempertahankan proyeksi tingkat inflasi berkisar 2%-4% hingga 2026.

Sementara itu, Asosiasi Industri Pertanian (Samahang Industriya ng Agrikultura/SINAG) mengungkapkan keberatannya terhadap kebijakan pemerintah memperpanjang penurunan bea masuk atas impor komoditas pangan. Insentif itu dinilai hanya menguntungkan segelintir importir dan pedagang, sedangkan dampaknya pada masyarakat sangat minimal.

"Kami lebih suka jika pemerintah mendukung produsen lokal daripada memberi insentif kepada beberapa importir dan petani/peternak dari negara lain yang memiliki hak istimewa," bunyi pernyataan SINAG, dilansir gmanetwork.com.

SINAG pun telah lama mendorong tarif bea masuk yang lebih tinggi atas impor barang-barang pertanian seperti beras yang berasal dari negara di luar Asean. (sap)