Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Koordinasi Global Pajak Karbon Diserukan dalam Pertemuan Menkeu G-20

A+
A-
2
A+
A-
2
Koordinasi Global Pajak Karbon Diserukan dalam Pertemuan Menkeu G-20

Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G-20 dalam pertemuan pada Juli 2021. (g20.org)

VENICE, DDTCNews – Seruan mengenai koordinasi multilateral kebijakan pajak karbon muncul dalam pertemuan para menteri keuangan G-20 awal bulan ini.

Menteri Keuangan Italia, Daniele Franco mengungkapkan perubahan iklim merupakan isu dengan tingkat urgensi yang tinggi selain pajak digital. Hal ini dikarenakan semua negara memiliki ancaman yang sama dari emisi karbon.

Hal tersebut disampaikan Daniele dalam simposium pajak G-20 yang diadakan di Venice, Italia. Menurutnya, terdapat berbagai instrumen kebijakan yang dapat digunakan masing-masing negara untuk mengurangi emisi karbon dan mewujudkan green reforms.

Baca Juga: Negara Ini Siap Pungut Pajak Karbon pada Sektor Pertanian Mulai 2030

“Kita perlu saling bertukar pikiran mengenai pilihan kebijakan yang ada. Cara ini akan meningkatkan kesepemahaman kita dan memudahkan kerjasama kita ke depan,” ungkap Daniele, dikutip dari Tax Notes International Volume 103, Juli 2021, Kamis (22/7/2021).

Managing Director International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva mengatakan harga rata-rata karbon masih rendah, yaitu $3 per ton. Dia berharap negara-negara dapat mencapai kesepakatan untuk meningkatkan harga karbon hingga menjadi $75 per ton pada 2030.

Menteri Keuangan Perancis Bruno Le Maire mengusulkan adanya harga minimum global (global minimum price) untuk karbon sebagai langkah awal. Setidaknya, harga minimum tersebut dapat mencegah adanya kompetisi kebijakan harga karbon.

Baca Juga: Adopsi Pajak Hijau, Apa Saja Faktor Penentu dan Tantangan Politiknya?

Menurut dia, hanya segelintir negara yang memiliki harga karbon yang sejalan dengan Paris Agreement. Apalagi, pada saat ini, peningkatan harga karbon masih terbatas pada wilayah di Uni Eropa.

“Kita memiliki masalah ketika harga karbon masih meningkat sebatas pada wilayah Uni Eropa saja, tapi tidak di wilayah lainnya. Hal ini dapat memicu adanya ‘kebocoran’ kebijakan,” ucap Le Maire.

Adapun kebocoran yang dimaksud adalah bergesernya aktivitas ekonomi dari suatu wilayah ke wilayah lainnya akibat adanya perbedaan kebijakan karbon. Hal ini berisiko melemahkan daya saing negara yang menerapkan kebijakan pajak karbon ideal.

Baca Juga: Menimbang Akseptabilitas Publik dalam Implementasi Pajak Karbon

Sementara itu, Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov mengingatkan cara masing-masing negara dalam memerangi perubahan iklim dapat berbeda-beda. Pada dasarnya, setiap negara dapat memiliki caranya sendiri untuk meraih netralitas karbon.

Negara-negara yang ekonominya masih bergantung pada bahan bakar, termasuk Rusia, tetap harus memprioritaskan apa yang terbaik bagi negaranya. Siluanov lebih menekankan pentingnya negara-negara G-20 untuk menetapkan prinsip-prinsip yang bersifat mendasar sebagai pegangan dalam kerja sama global terkait dengan isu iklim ini. (kaw)

Baca Juga: BKF Sebut Pencairan Dana JETP Berpotensi Terkendala, Ini Sebabnya

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak karbon, G-20

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 03 November 2023 | 17:31 WIB
PAJAK KARBON

Telat Setahun, Pemerintah Masih Susun RPP Peta Jalan Pajak Karbon

Jum'at, 03 November 2023 | 11:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2023

Perlunya Indonesia Dorong Pembentukan Carbon Pricing Framework Asean

Kamis, 02 November 2023 | 12:55 WIB
PAJAK KARBON

Pajak Karbon Bisa Jadikan Bursa Karbon Lebih Menarik, Ini Alasannya

Senin, 30 Oktober 2023 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

BKF Beberkan Aspek yang Dipertimbangkan Sebelum Terapkan Pajak Karbon

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya