KTM WTO 2024: Moratorium Bea Masuk Barang Digital Diperpanjang 2 Tahun

"Meskipun tidak semua yang ingin dicapai oleh delegasi dapat terlaksana, komitmen yang ditunjukkan akan terus memperkuat sistem perdagangan multilateral," katanya, dikutip pada Senin (4/3/2024).

Pengenaan bea masuk atas barang digital menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam KTM WTO untuk menentukan masa depan perdagangan global. Dengan perpanjangan moratorium, negara anggota WTO tidak akan dapat mengenakan bea masuk atas transaksi barang digital lintas batas.

KTM di Abu Dhabi tersebut mempertemukan hampir 4.000 menteri, pejabat perdagangan, dan delegasi lain dari 164 anggota dan pengamat WTO serta perwakilan dari masyarakat sipil, pelaku bisnis dan media global.

Pertemuan ini semula dijadwalkan pada tanggal 26-29 Februari 2024, tetapi kemudian diperpanjang hingga 1 Maret 2024 karena pembahasan belum selesai.

Para anggota WTO sepakat mengadopsi Deklarasi Menteri Abu Dhabi. Dalam deklarasi itu, terdapat komitmen untuk melestarikan dan memperkuat sistem perdagangan multilateral guna merespons tantangan perdagangan saat ini.

Deklarasi tersebut juga menekankan pentingnya dimensi pembangunan dalam kerja WTO, mengakui peran sistem perdagangan multilateral dalam berkontribusi terhadap pencapaian Agenda PBB 2030, serta tujuan pembangunan berkelanjutan.

Seperti dilansir arnnewscentre.ae, negara anggota juga sepakat untuk melanjutkan negosiasi pada 2024 ini sebagai upaya menyelesaikan krisis dalam sistem penyelesaian perselisihan yang pengadilan tingginya tidak optimal selama 4 tahun karena adanya tentangan dari AS.

Pengenaan bea masuk atas barang digital masih terkendala moratorium yang terus diperpanjang dalam KTM WTO sejak 1998.

Negara berkembang, termasuk Indonesia, menyuarakan penghentian moratorium karena menilai kesepakatan itu telah menghilangkan potensi penerimaan negara secara signifikan.

Di sisi lain, negara maju memandang pengenaan bea masuk atas barang digital justru berpotensi menimbulkan kerugian lebih besar pada perekonomian.

Di Indonesia, pemerintah telah mengatur pengenaan bea masuk barang digital walaupun bertarif 0%. Ketentuan itu tertuang dalam PMK 17/2018, yang di dalamnya memuat uraian barang peranti lunak dan barang digital lainnya yang ditransmisikan secara elektronik.

Barang yang masuk dalam kelompok tersebut meliputi peranti lunak sistem operasi; peranti lunak aplikasi multimedia (audio, video, atau audio visual); data pendukung atau penggerak sistem permesinan; serta peranti lunak dan barang digital lainnya. (rig)