Lakukan Penyitaan Aset WP, Kantor Pajak Jamin Utamakan Komunikasi

"Dalam penegakan hukum, kami terus mengedepankan komunikasi dengan wajib pajak agar mereka teredukasi dan selanjutnya memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga tidak ada lagi kealpaan dalam pemenuhan perpajakannya," tutur Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan (P3) KPP Pratama Majene Andi Rozen dilansir pajak.go.id, dikutip pada Jumat (7/6/2024).

Penyitaan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang 19/1997 yang telah diubah dengan UU 19/2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Andi pun memastikan proses persiapan hingga terjadinya tindakan penyitaan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Deretan tindakan penagihan, mulai dari penagihan pasif berupa imbauan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya hingga tindakan penagihan aktif yang diawali dengan penyampaian Surat Paksa oleh juru sita.

Kegiatan penagihan aktif selanjutnya adalah pelelangan barang sitaan yang akan bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) apabila wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya. Namun, wajib pajak cukup kooperatif dalam kegiatan kali ini sehingga proses penyitaan berlangsung dengan lancar. (sap)