Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Mengenal ‘Moneyland’, Tempat Berlindungnya Pelaku Kejahatan Keuangan

A+
A-
1
A+
A-
1
Mengenal ‘Moneyland’, Tempat Berlindungnya Pelaku Kejahatan Keuangan

BUKU berjudul Moneyland: Why Thieves & Crooks Now Rule the World & How to Take it Back karya Oliver Bullough ini membuka sisi gelap dari globalisasi keuangan yang minim transparansi dan dikuasai pemerintahan sarat oligarki serta para pelaku kejahatan.

Tujuan mendasar Bullough adalah untuk menggali berbagai istilah seperti offshore, tax havens, atau shell company yang berkembang dalam beberapa dekade terakhir, Menurutnya, keberadaan itu semua telah sangat merusak banyak negara yang relatif miskin tetapi menguntungkan tempat-tempat yang kaya.

Pada bagian awal, penulis menggambarkan cara para penjahat menyembunyikan kekayaan mereka di negara-negara yang disebut dengan istilah ‘moneyland’. Pada intinya, negara-negara tersebut malah cenderung melindungi mereka dengan menyusun aturan-aturan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Baca Juga: Jualan Online-Reseller, Hitung Pajak Pakai Pembukuan atau Pencatatan?

Penulis mendefinisikan ‘moneyland’ tidak hanya sebagai negara suaka pajak atau semacamnya, tetapi juga negara-negara yang melindungi para penjahat keuangan ataupun orang-orang yang memiliki status dan kekayaan tinggi.

Lebih lanjut, Bullough menuntun pembaca untuk memahami beberapa istilah yang ada dengan kejadian masa lampau. Misalnya, istilah offshore muncul sejak adanya stasiun radio yang dapat melakukan siaran terhadap warga Inggris di luar yurisdiksi karena rasa frustasi masyarakat kala itu terhadap BBC sebagai satu-satunya pemegang hak siar di Inggris.

Konsep seperti ini pada akhirnya diterapkan oleh dunia perbankan di Inggris pada1950-an dengan memisahkan akun transaksi keuangan. Dengan kata lain, akun yang melibatkan transaksi-transaksi ‘normal’ atau yang disebut dengan onshore dipisahkan dari akun yang melibatkan transaksi-transaksi ‘gelap’ yang disebut dengan offshore.

Baca Juga: Hitung Pajak Minimarket, WP Diedukasi soal Pembukuan atau Pencatatan

Selanjutnya, penulis juga menjabarkan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di Ukraina. Menurutnya, sistem kesehatan tidak didesain untuk kepentingan masyarakat, melainkan hanya sebagai mesin penghasil uang dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Hal tersebut ditandai dengan melambungnya harga obat-obatan yang dijual ke masyarakat luas meskipun pihak rumah sakit telah mendapatkan bantuan terhadap fasilitas dan infrastruktur dari pemerintah setempat.

Pada bagian lain, penulis juga menceritakan bagaimana ‘moneyland’ lebih berpihak pada masyarakat yang berstatus dan kaya dengan praktik-praktik seperti penjualan paspor, perlindungan kekayaan, hingga perlindungan terhadap reputasi mereka.

Baca Juga: Relevansi Pemajakan atas Upah pada Abad ke-21

Sebagai contoh, seseorang berkewarganegaraan Palestina dapat memiliki paspor Republik Dominika dengan merogoh kocek hingga puluhan ribu dolar Amerika Serikat, belum termasuk biaya-biaya lainnya. Negara-negara lain seperti Antigua dan Barbuda, Santa Lusia dan Grenada, Santa Kitts, Malta, serta Siprus juga telah meraup jutaan euro dari adanya praktik serupa.

Selain itu, orang kaya di negara-negara ‘moneyland’ juga meminimalkan kontribusi pajak mereka dengan mendirikan perwalian di tempat-tempat rahasia. Shell company atau perusahaan cangkang dibentuk dan direformasi dengan sangat cepat sehingga terus menyulitkan otoritas yang berwenang untuk dapat melacak asetnya.

Pada bagian akhir, penulis memaparkan tindakan Amerika Serikat melawan praktik-praktik tersebut, salah satunya dengan menyasar berbagai bank di Swiss. Di samping itu, dibahas pula kecerdikan dari para pengacara dan bankir untuk membuat ‘moneyland’ lebih kuat dan lebih aman dari sebelumnya.

Baca Juga: Menilik Kontroversi Tax Expenditure dalam Reformasi Pajak

Buku ini sangat bagus untuk menambah wawasan pembaca mengenai seluk-beluk kejahatan keuangan yang terjadi saat ini atau pada masa-masa sebelumnya. Penulis memaparkan istilah-istilah yang ada dengan cara yang menarik dan disertai dengan praktiknya di berbagai negara yang dilandaskan atas fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Pada intinya, pesan Oliver Bullough dalam buku ini tertuang dalam satu kalimat kiasan, yaitu “uang mengalir melintasi perbatasan, tetapi hukum tidak”. Tertarik membaca buku ini? Silakan datang ke DDTC Library!

Baca Juga: Peraturan Perpajakan DDTC Kini Bisa Diakses Tanpa Perlu Daftar Akun

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : buku, buku pajak, moneyland, kejahatan keuangan, kejahatan pajak, tax havens. DDTC Library

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 06 Mei 2024 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Coretax System, WP Bisa Melihat Progres Pemeriksaan secara Real Time

Sabtu, 04 Mei 2024 | 07:35 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

DJP Memulai Penelitian Komprehensif, Ikuti Daftar Prioritas Pengawasan

Jum'at, 03 Mei 2024 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Ingatkan WP untuk Simpan Dokumen Pembukuan, Ternyata Ini Alasannya

Jum'at, 03 Mei 2024 | 14:45 WIB
PEMERIKSAAN PAJAK

Untuk Keperluan Pemeriksaan, Pemeriksa Berwenang Pinjam Dokumen WP

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya