Muncul Usulan Pengenaan Pajak Daging

“Belanda adalah pengekspor produk pertanian terbesar kedua dan hal tersebut membuat Belanda berurusan dengan masalah nitrogen dan iklim. Dengan demikian, ini adalah momentum yang sempurna untuk memulai,” ujar van Raan, Kamis (14/11/2019).

Lebih lanjut, partai ini berharap agar banyak pihak membantu transisi pola konsumsi dari ketergantungan protein hewani. Guna mewujudkan harapannya, partai ini mengusulkan agar pemerintah mengenakan pajak sejak awal proses produksi daging atau sejak hewan disembelih.

“Sangat penting untuk membuat perubahan yang signifikan dari pola konsumsi kita. Sebab, saat ini, kita berada dalam krisis ekologi dan iklim. Salah satu penyebab utamanya adalah konsumsi daging yang sangat besar,” imbuh van Raan.

Badan Penilaian Lingkungan Belanda, sambung dia, juga telah menyerukan pengurangan konsumsi daging secara nasional. Pasalnya, langkah ini adalah satu-satunya cara untuk menjamin keberlanjutan jangka panjang dari sistem pangan.

Adapun latar belakang partai ini mengusulkan pajak daging adalah adanya temuan penelitian atas dampak peternakan pada lingkungan. Secara garis besar, hasil penelitian menunjukkan peternakan hewan bertanggung jawab atas sejumlah besar masalah lingkungan, termasuk tingkat emisi gas rumah kaca yang tinggi.

Pada 2018, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui program lingkungannya menyatakan pengurangan konsumsi daging sebagai masalah yang mendesak di dunia. Oleh karena itu, partai ini telah lama menyerukan pajak atas daging.

Namun, proposalnya yang mengusulkan penerapan tarif PPN yang lebih tinggi terus menghadapi keberatan. Padahal, telah banyak negara lain yang mulai memperhatikan atau mengusulkan pajak serupa.

“Kami ingin menggunakan sistem pajak untuk memajaki pemotongan hewan sehingga produsen dan konsumen akan beranjak untuk mengurangi konsumsi daging mereka dan lebih memilih konsumsi nabati,” imbuhnya. (kaw)