Pajak Kendaraan Diusulkan Dapat Dibayar untuk Beberapa Tahun Sekaligus

"Dari sisi pendapatan kalau pemerintah daerah menerima pajak dari masyarakat kan ini bisa diputar dan dimanfaatkan dengan lebih baik. Jadi mengapa kok tidak bisa bayar lebih dari 1 tahun?” katanya, Rabu (24/20/2021).

Menurut Denny, masyarakat sesungguhnya ingin mematuhi kewajiban PKB-nya masing-masing. Hanya saja, hingga saat ini masih kesulitan dalam mencari informasi perpajakan guna menunaikan kewajiban perpajakannya masing-masing.

Dia menilai otoritas pajak daerah perlu menyediakan kanal khusus yang memudahkan wajib pajak untuk mencari tahu berapa total PKB yang seharusnya dibayar. Selain itu, denda pajak juga perlu disampaikan kepada wajib pajak tanpa perlu datang ke Samsat.

"Untuk saat ini, denda itu kadang-kadang baru bisa diketahui ketika wajib pajak datang ke Samsat," tuturnya.

Selain itu, lanjut Denny, perlu ada suatu sistem khusus yang dapat mengingatkan wajib pajak untuk membayar PKB sebelum jatuh tempo. Hal ini diperlukan guna mencegah keterlambatan pembayaran PKB akibat wajib pajak yang lupa membayarkan PKB terutangnya.

Terakhir, skema pembayaran PKB juga perlu dilaksanakan dengan sepenuhnya online tanpa perlu kehadiran wajib pajak ke Samsat.

Meski Bapenda sudah memungkinkan wajib pajak untuk membayar PKB terutang secara nontunai melalui bank, wajib pajak ternyata masih harus datang ke Samsat untuk mengambil tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran (TBPKP) ke Samsat.

Dengan ini, Samsat sebaiknya mulai menerbitkan TBPKP dalam bentuk elektronik atau e-TBPKP. Tak hanya mempermudah wajib pajak, e-TBPKP juga akan memangkas anggaran yang dibutuhkan untuk belanja secure paper untuk mencetak TBPKP. (rig)