Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Pemerintah Ini Ingin Pemangkasan PPN Diperpanjang Sampai Akhir Tahun

A+
A-
7
A+
A-
7
Pemerintah Ini Ingin Pemangkasan PPN Diperpanjang Sampai Akhir Tahun

Ilustrasi.

HANOI, DDTCNews - Pemerintah mengusulkan perpanjangan periode pemangkasan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) hingga akhir tahun, dari yang seharusnya berakhir Juni 2024.

Kemenkeu menyatakan pemotongan tarif PPN masih dibutuhkan untuk mendukung kegiatan usaha dan produksi. Usulan tersebut juga telah disampaikan kepada Majelis Nasional atau parlemen Vietnam.

"Pemotongan tarif PPN dari 10% menjadi 8% pada kelompok barang dan jasa tertentu mulai 1 Juli hingga akhir tahun akan mendukung kegiatan usaha dan produksi," bunyi pernyataan Kemenkeu, dikutip pada Jumat (3/5/2024).

Baca Juga: Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Kemenkeu berpendapat perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada 2024, termasuk perpanjangan pemotongan tarif PPN. Selain itu, ada kebijakan relaksasi batas waktu penyetoran pajak penghasilan (PPh) badan, pajak konsumsi khusus, serta PPh orang pribadi.

Dengan pemotongan tarif PPN sebesar 2 poin persen pada semester II/2024, potensi penerimaan yang hilang senilai VND24 triliun atau sekitar Rp15,2 triliun.

Kebijakan pemotongan tarif PPN semula diberikan untuk mendorong pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19. PPN bertarif 8% dikenakan atas semua barang dan jasa, kecuali barang dan jasa tertentu.

Baca Juga: Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Penurunan tarif PPN tidak akan diberikan pada beberapa sektor usaha termasuk perbankan dan keuangan, real estat, pertambangan, bahan kimia, dan asuransi. Alasannya, sektor-sektor usaha tersebut dinilai tidak membutuhkan insentif PPN untuk tumbuh.

Dilansir vietnamplus.vn, perpanjangan periode insentif ini terakhir kali dilakukan pada semester I/2024. Potensi penerimaan yang hilang dari kebijakan ini senilai VND23,48 triliun atau Rp14,87 triliun pada Januari hingga Juni 2024.

Pemerintah pun diperintahkan melaksanakan kebijakan penurunan tarif PPN ini dan melaporkan hasilnya kepada parlemen.

Baca Juga: Mulai Hari Ini! Warga Kota Bekasi, Ada Diskon Pajak PBB-P2 hingga 10%

Sebelumnya, Menteri Keuangan Ho Duc Phoc menegaskan keseimbangan fiskal tetap terjaga meski ada kebijakan pemotongan tarif PPN. Dengan APBN yang sehat, pemerintah akan dapat mendukung pemulihan ekonomi di Vietnam. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, tarif pajak, diskon pajak, PPN, Vietnam

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Masih Lesu Terhadap Mayoritas Negara Mitra

Selasa, 02 Juli 2024 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA POSO

Wah! Masih Banyak PKP Salah Input Kode Akun Pajak dan Jenis Setoran

Senin, 01 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Saat Terutang dan Deadline Penyetoran PPN Kegiatan Membangun Sendiri

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:00 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Pegawai Dapat Uang untuk Sewa Kos dari Pemberi Kerja, Kena PPh 21?