Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Pemerintah Kukuh Kenakan Pajak Digital, Google Cs Ketar-Ketir

A+
A-
0
A+
A-
0
Pemerintah Kukuh Kenakan Pajak Digital, Google Cs Ketar-Ketir

Ilustrasi.

OTTAWA, DDTCNews – Pemerintah Kanada tengah bersiap untuk mengenakan pajak pada perusahaan penyedia layanan digital. Kementerian Keuangan Kanada sudah mengajukan proposal kebijakan tersebut sejak April 2021 lalu.

"Rencana pengenaan pajak digital akan tetap dilakukan hingga negara-negara besar melakukan pendekatan terkoordinir dengan Kanada. Adapun pendekatan yang dimaksud berkaitan dengan pajak atas perusahaan digital raksasa seperti Google dan Facebook," tulis Yahoo! News, dikutip Rabu (15/12/2021).

Rencana pengenaan pajak digital tersebut menuai kekecewaan dari Google. Sebagai perusahaan digital raksasa dunia, Google merasa pengenaan pajak tersebut merusak konsensus multilateral. Selain itu, imbas lain yang akan dirasakan juga terjadi pada kenaikan tarif layanan bagi warga Kanada.

Baca Juga: Anggota Parlemen Ini Usulkan Minuman Berpemanis Kena Cukai 20 Persen

Sebagai informasi, negara-negara yang tergabung dalam The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) telah menyepakati konsensus global. Konsensus ini menyetujui adanya bagian pajak yang harus dibayar oleh perusahaan multinasional.

Akan tetapi, hingga kini perjanjian tersebut belum diimplementasikan. Pemerintah rencananya akan mulai mengimplementasikan pajak digital pada 1 Januari 2024 apabila hingga saat itu konsensus internasional belum juga diimplementasikan.

Jika demikian, maka pajak digital akan dikenakan atas pendapatan yang diperoleh mulai 1 Januari 2022.

Baca Juga: Negara Ini Siapkan Kembali Insentif Pajak untuk Tenaga Ahli Asing

Sebelumnya, Kanada mengancam akan mengenakan tarif tambahan atas barang-barang keluaran Amerika Serikat. Ancaman ini akan ditarik apabila legislator Amerika Serikat menolak adanya kredit pajak pada kendaraan listrik buatan Amerika Serikat. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, pajak digital, konsensus pajak global, OECD, digital services tax, Kanada

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 23 Juni 2024 | 13:00 WIB
KOREA SELATAN

Pemerintah Korea Selatan Mulai Kurangi Besaran Diskon Pajak BBM

Minggu, 23 Juni 2024 | 09:30 WIB
SIPRUS

Redam Inflasi, Negara Ini Perpanjang Insentif PPN 0 Persen

Jum'at, 21 Juni 2024 | 17:21 WIB
PENERIMAAN PAJAK

DJP Kumpulkan Rp3,25 Triliun dari Pemungut PPN PMSE Hingga Mei 2024

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:00 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Pegawai Dapat Uang untuk Sewa Kos dari Pemberi Kerja, Kena PPh 21?