Pemerintah Sahkan P3B Indonesia dan Kamboja

Persetujuan yang dimaksud mengatur tentang penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. Masing-masing negara telah menandatangani P3B secara sirkuler pada 23 Oktober 2017 di Jakarta dan pada 13 Oktober 2017 di Phnom Penh.

“Persetujuan ... [adalah] dasar hukum bagi pemberlakuan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja mengenai penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berkenaan dengan pajak-pajak atas penghasilan," bunyi Perpres No. 74 Tahun 2020, dikutip pada Rabu (22/7/2020).

Perpres ini dilampiri dengan naskah asli persetujuan, yakni P3B dalam Bahasa Indonesia, Khmer, dan Inggris. Pada dokumen P3B, jenis pajak Indonesia yang tercakup adalah pajak penghasilan (PPh). Pajak Kamboja yang tercakup dalam P3B antara lain pajak atas laba, pajak minimum, pajak atas laba tambahan dalam pembagian dividen, pajak atas keuntungan dari pengalihan harta, dan pajak atas gaji.

P3B yang diratifikasi juga dilengkapi dengan protokol yang memberikan landasan penafsiran atas tiga klausul yaitu pasal 5 ayat 2 huruf h yang mengatur mengenai bentuk usaha tetap (BUT), pasal 7 yang mengatur mengenai laba usaha, dan pasal 10 ayat 5 yang mengatur mengenai dividen.

"Ketentuan-ketentuan berikut merupakan satu bagian integral dari persetujuan ini," bunyi protokol tersebut.

Ketiga naskah P3B beserta protokolnya, baik yang menggunakan Bahasa Indonesia, Khmer, maupun Inggris dipandang memiliki kekuatan hukum yang sama. Namun, apabila terjadi perbedaan penafsiran maka naskah yang digunakan adalah naskah P3B dalam Bahasa Inggris. (kaw)