Pemprov Tawarkan Pembebasan BBNKB, Berlaku Sampai 31 Agustus 2024

"Jadi masyarakat diharapkan bisa segera memanfaatkan kesempatan ini," katanya, dikutip pada Minggu (12/5/2024).

Dengan fasilitas tersebut, lanjut Anang, masyarakat yang melakukan balik nama kendaraan bermotor akan dibebaskan dari pengenaan BBNKB ataupun sanksi yang timbul akibat keterlambatan balik nama kendaraan bermotor.

"Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan masyarakat bisa segera memanfaatkan dan mengurus legalitas kendaraannya sesuai aturan yang berlaku," ujarnya seperti dilansir radarsampit.com.

Sebagai informasi, BBNKB merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor akibat adanya jual beli, hibah, warisan, ataupun pemasukan ke dalam badan usaha.

Dengan berlakunya UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), hanya penyerahan pertama atas kendaraan bermotor yang merupakan objek BBNKB. Penyerahan kedua dan seterusnya tidak lagi terutang BBNKB.

"BBNKB hanya dikenakan atas penyerahan pertama kendaraan bermotor, sedangkan penyerahan kedua dan seterusnya atas kendaraan bermotor tersebut (kendaraan bekas) bukan merupakan objek BBNKB," bunyi ayat penjelas dari Pasal 12 ayat (1) UU HKPD.

Namun, perlu dicatat, ketentuan BBNKB pada UU HKPD baru akan berlaku pada 2025. Artinya, BBNKB saat ini tetap dikenakan dengan mengikuti ketentuan dalam UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). (rig)