Penerimaan Negara Lesu, Pakar Pajak Usulkan Beberapa Solusi

“Sebagian besar layanan digital tidak dikenakan pajak dan hal itu bisa dilihat oleh pemerintah negara bagian,” katanya Senin (29/4/2020).

Lucy mengatakan penerapan pajak transaksi digital dapat diakomodasi melalui pungutan pajak penjualan. Menurutnya, masyarakat tetap bisa berbelanja secara daring meski ada kebijakan karantina wilayah.

Lebih lanjut, pengenaan pajak atas transaksi ekonomi digital juga memungkinkan mengingat landasan hukum bagi negara bagian memungut pajak penjualan atas transaksi elektronik sudah tersedia dengan keputusan Mahkamah Agung pada 2018.

“Putusan Supreme Court membuka pintu kewenangan negara bagian untuk bisa mewajibkan pedagang online sebagai pemungut dan penyetor pajak penjualan,” tutur Lucy dilansir dari CNBC.

Opsi lain dikemukakan Direktur Kebijakan Pajak Negara Bagian dari Tax Foundation, Jared Walczak. Dia billang negara bagian dapat mengandalkan pajak properti pada masa pandemi saat ini.

Menurutnya, pajak properti merupakan jenis pajak yang paling stabil dalam masa resesi, terutama saat nilai properti belum berubah. Namun demikian, pajak properti juga punya risiko, terutama jika angka pengangguran melonjak.

“Artinya, masyarakat sudah kehilangan kemampuan untuk membayar pajak atas properti yang dimiliki,” ujar Jared.

Selain itu, PPh badan bruto juga bisa menjadi opsi pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan pada masa pandemi. Menurut Jared, negara yang menerapkan PPh Badan berdasarkan pendapatan bruto diprediksi akan bertambah. (rig)