Peraturan Menteri Keuangan Soal Konsultan Pajak Diubah

“Untuk mewujudkan profesionalisme dan independensi pembinaan dan pengawasan profesi keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2014,” penggalan salah satu pertimbangan dalam PMK 175/2022.

Salah satu perubahan ketentuan yang dimuat dalam PMK terbaru adalah maksud dari izin praktik dan surat keterangan terdaftar. Izin praktik yang dimaksud adalah izin praktik konsultan pajak yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atau pejabat yang ditunjuk.

Dalam ketentuan sebelumnya, izin praktik adalah izin praktik konsultan pajak yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak atau pejabat yang ditunjuk.

Kemudian, surat keterangan terdaftar adalah surat keterangan yang diterbitkan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan bagi asosiasi konsultan pajak yang telah terdaftar di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Dalam aturan sebelumnya, surat keterangan terdaftar adalah surat keterangan yang diterbitkan direktur jenderal pajak bagi asosiasi konsultan pajak yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak.

Jika dilihat, ketentuan baru ini sejalan dengan dipindahkannya penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan konsultan pajak dari Ditjen Pajak (DJP) ke Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) sejak 9 September 2022.

Selain mengenai perubahan peraturan mengenai konsultan pajak, ada pula ulasan terkait dengan penunjukkan perlaku usaha sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) produk digital dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Izin Praktik Konsultan Pajak

Sejalan dengan perubahan maksud dari izin praktik dan surat keterangan terdaftar, sesuai dengan PMK 175/2022, ada perubahan salah satu persyaratan orang perseorangan yang akan menjadi konsultan pajak. Syarat yang dimaksud adalah menjadi anggota pada satu asosiasi konsultan pajak yang terdaftar di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Perubahan tersebut juga berdampak pada Pasal 3, 5, 6, dan 7 yang berkaitan dengan izin praktik. Salah satu perubahannya pada Pasal 3 ayat (2), yakni untuk memperoleh izin praktik, konsultan pajak harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.

Terbitnya 175/2022 menambahkan pasal baru, yakni Pasal 7A PMK 111/2014. Sesuai dengan Pasal 7A ayat (1), proses permohonan izin praktik, peningkatan izin praktik, dan perpanjangan kartu izin praktik serta penerbitan izin praktik konsultan pajak dan kartu izin praktik dilakukan secara elektronik.

Jika proses permohonan izin praktik, peningkatan izin praktik, dan perpanjangan kartu izin praktik serta penerbitan izin praktik konsultan pajak dan kartu izin praktik tidak dapat dilakukan secara elektronik, proses dilakukan secara manual. (DDTCNews)

Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak

Sesuai dengan ketentuan dalam PMK 111/2014 s.t.d.d PMK 175/2022, sertifikasi konsultan pajak diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak. Struktur organisasi Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak terdiri atas komite pengarah dan komite pelaksana.

Dalam peraturan yang baru, otoritas mengubah ketentuan susunan keanggotaan komite pengarah yang meliputi ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota. Dalam peraturan sebelumnya, tidak ada posisi wakil ketua merangkap anggota.

Kemudian, dalam PMK 175/2022, keanggotaan komite pengarah berjumlah 7 orang. Jumlah ini berkurang dari jumlah dalam aturan terdahulu yang sebanyak 9 orang. Simak ‘Ada Perubahan Ketentuan Soal Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak’.

Sementara itu, struktur organisasi dan anggota komite pelaksana ditetapkan oleh komite pengarah. Anggota komite pelaksana dapat berasal dari asosiasi konsultan pajak yang terdaftar pada Kementerian Keuangan dan non-asosiasi konsultan pajak, seperti ahli di bidang teknologi informasi. (DDTCNews)

Pemungut PPN Produk Digital PMSE

Dirjen pajak menunjuk 3 perusahaan baru sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) produk digital dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Adapun 3 pelaku usaha itu adalah Coupa Software, Inc.; NBA Digital Service International, Inc.; serta Alpha lit, Pte. Ltd.

Sampai dengan 30 November 2022, pemerintah telah menunjuk 134 pemungut PPN produk digital dalam PMSE. Dari jumlah tersebut, 112 di antaranya telah melakukan pemungutan dan penyetoran sebesar Rp9,66 triliun.

“Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,90 triliun setoran tahun 2021, dan Rp5,03 triliun setoran tahun 2022,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor dalam siaran pers.

Pendapatan Daerah

Menteri Dalam Negeri meminta pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah menjelang akhir 2022. Tito mengatakan sebagian besar daerah mencatatkan kinerja penerimaan yang tinggi, bahkan mencapai target. Namun, realisasi pada sebagian daerah lainnya masih relatif rendah.

"Tolong yang diberikan atensi yang di bagian merah [realisasi pendapatan masih rendah]," katanya.

Tito mengatakan realisasi pendapatan daerah di level provinsi dan kabupaten/kota hingga November 2022 telah mencapai Rp1.001,26 triliun atau 84,42%. Angka ini sudah lebih baik ketimbang periode yang sama 2021, yakni senilai Rp914,8 triliun atau 87,54% dari target. (DDTCNews)

Salah Nama dan NPWP dalam SSP

DJP mengingatkan dapat diajukannya permohonan pemindahbukuan (Pbk) jika terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak. Jika nama dan NPWP pemegang asli surat setoran pajak (SSP) yang mengajukan Pbk tidak sama dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam SSP, permohonan harus dilampiri dengan surat pernyataan.

“Surat pernyataan dari wajib pajak yang nama dan NPWP-nya tercantum dalam SSP, yang menyatakan bahwa SSP tersebut sebenarnya bukan pembayaran pajak untuk kepentingannya sendiri dan tidak keberatan dipindahbukukan,” tulis contact center DJP, Kring Pajak, melalui Twitter. (DDTCNews)

Penyediaan Pita Cukai

Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menerbitkan surat edaran (SE) mengenai pedoman pembatasan permohonan penyediaan pita cukai hasil tembakau awal dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) awal. SE yang dimaksud adalah SE-10/BC/2022.

Panduan ini dirilis untuk optimalisasi pelayanan dan pengawasan pita cukai setelah penerbitan PER-5/BC/2022. Di sisi lain, panduan tersebut juga diperlukan untuk standardisasi pemahaman peraturan mengenai tata cara pelunasan cukai pada rokok dan MMEA. (DDTCNews) (kaw)