PP 49/2022, Ini Daftar Jasa Kesehatan yang Dibebaskan dari PPN

"Jasa kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya di dalam daerah pabean atau pemanfaatannya dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai," bunyi Pasal 10 PP 49/2022, dikutip pada Rabu (14/12/2022).

PP 49/2022 mengatur 13 jasa kena pajak (JKP) bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, termasuk jasa kesehatan kesehatan medis. Pasal 11 beleid tersebut menjelaskan jasa pelayanan kesehatan medis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat, serta pelayanan kesehatan hewan/veteriner.

Apabila diperinci, jasa pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat meliputi jasa pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya, pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, serta pelayanan yang diberikan oleh selain tenaga kesehatan.

Lebih terperinci lagi, jasa pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya meliputi jasa dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis; ahli kesehatan; kebidanan; perawat; serta psikiater, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tenaga kesehatan.

Kemudian, jasa fasilitas pelayanan kesehatan meliputi jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut, laboratorium kesehatan, dan sanatorium sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Sementara itu, jasa pelayanan yang diberikan oleh selain tenaga kesehatan meliputi jasa ahli gigi; dukun bayi; paramedis; psikolog; dan tenaga pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.

Adapun jasa pelayanan kesehatan hewan/veteriner yang mendapat fasilitas berupa jasa dokter hewan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang veteriner.

Melalui UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pemerintah mengatur perluasan basis PPN melalui pengurangan pengecualian agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran.

Perlu diketahui, jasa kesehatan medis semula memperoleh pengecualian pengenaan PPN dalam Pasal 4A UU PPN, tetapi kemudian dimasukkan dalam kelompok barang/jasa kena pajak yang memperoleh fasilitas melalui Pasal 16B UU PPN s.t.d.d. UU HPP. (sap)