Ridwan Kamil Ingin Jabar Rilis Obligasi Tahun Depan

Ia menambahkan ada beberapa syarat untuk menerbitkan obligasi daerah, antara lain laporan keuangan mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Dirinya sering berdiskusi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang berniat merilis obligasi daerah pada Januari 2020.

Ridwan menyebutkan penerbitan obligasi daerah itu akan mempercepat pembangunan di Jawa Barat dan tidak hanya mengandalkan pembiayaan dari APBN maupun APBD. Apalagi, saat ini pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat mencapai 5,6%.

”Kalau hanya mengandalkan APBD itu ibaratnya mobil Jawa Barat kecepatannya hanya 50 km per jam, tapi dengan adanya obligasi daerah, dengan public private partnership itu kecepatannya bisa naik 80 km per jam,” katanya.

OJK sendiri terus mendorong agar pemerintah daerah bisa mandiri dalam mencari sumber pendanaan dalam pembangunan proyek infrastrukur melalaui penerbitan obligasi. OJK juga telah merilis Peraturan OJK (POJK) mengenai obligasi daerah tahun 2017 lalu.

Dengan adanya aturan tersebut, seperti dilansir tribunnews.com, pembangunan infrastruktur di daerah dapat dipercepat dan menjadi solusi bagi pemerintah daerah yang kesulitan membangun infrastruktur di daerah karena keterbatasan pembiayaan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen mengatakan penerbitan obligasi daerah tergantung pada kesiapan pemda karena OJK hanya memfasilitasi. “Yang minat banyak. Tapi saya tidak berani menyebutkan secara spesifik karena 'trigger'-nya lebih ke kesiapan pemda," katanya.

Hoesen menjelaskan sejak OJK menerbitkan paket regulasi obligasi daerah akhir tahun lalu, banyak pemda yang tertarik untuk menerbitkan obligasi daerah. Persiapan di daerah merupakan tahap awal dari mekanisme penerbitan obligasi daerah.

Oleh karena itu, kepala daerah harus membentuk tim persiapan. Nantinya, tim persiapan kemudian menentukan kegiatan dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penerbitan obligasi daerah.”Lalu, kepala daerah harus meminta persetujuan dari DPRD,” ujar Hoesen. (Bsi)