Safeguard Impor Benang Diperpanjang? Ini Kata KPPI

Penyelidikan yang dilakukan meliputi impor barang benang selain benang jahit dari serat stapel sintetik dan artifisial yang mencakup sebanyak 6 nomor Harmonized System (HS), yaitu 5509.22.00, 5509.32.00, 5509.51.00, 5509.53.00, 5510.12.00, dan 5510.90.00, sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2017.

"Dari bukti awal permohonan penyelidikan perpanjangan yang disampaikan API, KPPI menemukan fakta adanya lonjakan jumlah impor dan kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon," katanya dalam pernyataan tertulis, Rabu (27/4/2022).

Mardjoko menuturkan kerugian atau ancaman kerugian serius itu terlihat dari beberapa indikator kinerja industri dalam negeri yang memburuk selama periode 2019-2021.

Indikator tersebut antara lain kerugian finansial secara terus-menerus yang diakibatkan menurunnya volume produksi dan penjualan domestik; meningkatnya persediaan akhir karena meningkatnya jumlah barang yang tidak terjual; serta menurunnya produktivitas.

KPPI juga memandang adanya penurunan kinerja industri, mulai dari menurunnya kapasitas terpakai pada industri di dalam negeri; berkurangnya jumlah tenaga kerja; serta pangsa pasar pemohon yang menurun di pasar domestik.

Mardjoko pun meminta semua pihak yang berkepentingan untuk segera menghubungi KPPI untuk melengkapi proses penyelidikan.

"KPPI mengundang semua pihak yang berkepentingan untuk mendaftarkan diri sebagai interested parties selambat-lambatnya 15 hari sejak tanggal pengumuman ini," ujarnya.

Sepanjang periode 2019-2021, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat telah terjadi penurunan jumlah impor barang benang hingga 9,45%. Pada 2019-2020, penurunan jumlah impor mencapai 53%, tetapi pada 2020-2021 terjadi peningkatan jumlah impor sebesar 74,56%.

Impor benang tersebut berasal dari China Vietnam, Thailand, dan India. Jumlah volume impor benang terbesar berasal dari China dengan pangsa impor sebesar 68,45% pada 2021, diikuti Vietnam 14,8%, Thailand 10,26%, dan India 4,14%.

Pada akhir 2019, pemerintah melalui PMK 161/2019 mengenakan bea masuk tindakan pengamanan sementara (BMTPS) terhadap impor produk benang selain benang jahit dari serat stapel sintetik dan artifisial.

BMTPS tersebut berlaku selama 200 hari, mulai dari 9 November 2019. Tarif BMTPS ditetapkan Rp.1.405,00/kg dan dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali atas produk artifisial yang diproduksi dari 121 negara yang tercantum dalam beleid itu. (rig)